Indonesian Government Policy on Restrictions on Exports of Nickel Raw Materials to the European Union

Syeny Ronsul; Ni Made Witari Dewi; Luh Ketut Ayu Manik Sastrini

doi:10.55927/fjas.v3i11.12268

Authors

Syeny Ronsul Universitas Bali Dwipa
Ni Made Witari Dewi Universitas Bali Dwipa
Luh Ketut Ayu Manik Sastrini Universitas Bali Dwipa

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjas.v3i11.12268

Keywords:

Policy, Export, Nickel

Abstract

Indonesia is one of the largest contributors to nickel output in the world. The Indonesian government implemented a nickel export embargo that was previously planned for 2022, advancing to 2020. This government policy aims to increase economic added value, reduce dependence on raw material exports, and provide long-term benefits for the Indonesian economy and society. However, this policy caused dissatisfaction on the part of the European Union, which then sued Indonesia to the WTO with complaint number DS592. This research uses normative legal research methods. The results show that Indonesia does not prohibit the export of nickel that has been processed and refined, so that global nickel producers do not lack raw materials. Indonesia is also obliged to ensure the availability of supplies for domestic needs, especially for smelter players who have invested

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adolf, H. 2018. Hukum Perdagangan Internasional. Rajawali Pers. Depok. Cetakan ke-8.

Efendi, J dan Ibrahim, J. 2018. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada media Group. Depok.

Fathoni, A., 2011, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi. Rineka Cipta. Jakarta.

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) European Council (EC) Nomor 1907/2006

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1233).

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3).

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6872).

Putra, I. B. W & Dharmawan, N. K. S. 2017. Hukum Perdagangan Internasional, Refika Aditama. Bandung.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564).

Yanto, O., 2020. Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Pustaka Reka Cipta. Bandung. Cetakan ke-1.