Analysis of Bantul Regency Regional Regulation Number 9 of 2021 Concerning People's Market Management

Ariyanti Luhur Tri Setyarini; Vicki Dwi Purnomo; Syukron Abdul Kadir; Benedictus Hestu Cipto Handoyo

doi:10.55927/fjmr.v2i1.2433

Authors

Ariyanti Luhur Tri Setyarini Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Vicki Dwi Purnomo Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Syukron Abdul Kadir Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Benedictus Hestu Cipto Handoyo Universitas Widya Mataram Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjmr.v2i1.2433

Keywords:

Analysis, Regional Regulation, Bantul Regency, People's Market, Local Wisdom

Abstract

Along with the dynamics and developments of the current situation, it shows that the existence of people's markets is increasingly left behind and unable to compete with supermarkets and shopping centers. The condition of facilities and infrastructure that is not good, internal institutions that are not optimal, services that are still traditional and changes in people's behavior that are increasingly modern are factors that make people's markets unable to compete with modern shops. Whereas within the scope of Javanese society, the power of economic activity is centered on traditional markets or people's markets. The people's market is not just a place for buying and selling, but more than that the market is related to the conception of life and socio-cultural interaction. The people's market is not only a place for economic activity, but actors can also achieve other goals, so it is necessary to provide protection for its existence. For this reason, the Bantul Regency Regional Government issued Bantul Regency Regional Regulation Number 9 of 2021 concerning Management of People's Markets. Researchers want to analyze what local wisdom exists in people's markets in Bantul Regency, and what are the Regional Regulations of Bantul Regency.

Downloads

Download data is not yet available.

References

B. Wiryomartono, Seni Bangunan dan Seni Bina Kota di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Dedi Mulyadi, Pemberdayaan Pasar Tradisional di Tengah Kepungan Pasar Modern, Media Sains Indonesia, 2021.

Istijabatul Aliyah, Pasar Tradisional: Keberadaan Pasar Dalam Konstelasi Kota, Yayasan Kita Menulis, 2020.

Ni Komang Devayanti Dewi, Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan, dimuat dalam Jurnal Law Reform Volume 14 No. 1 Tahun 2018, Denpasar – Bali, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan.