Juridical Review of the Arrangement of Duties and Functions of the Tolitoli Regency KPU Secretariat in the Implementation of General Elections According to Law Number 7 of 2017
DOI:
https://doi.org/10.55927/fjss.v2i2.4748Keywords:
State Administrative Law, Elections, KPU, SecretariatAbstract
KPU is an institution that holds the mandate of the 1945 Constitution as Election Organizer in Indonesia. In carrying out its duties and functions, the KPU is assisted by the KPU Secretariat, which in holding elections the two internal elements of this institution must run well even though their backgrounds are different, each of which is hierarchical from the center to the regions. The purpose of this writing is to find out the legal arrangements of the two internal institutional elements between the Tolitoli Regency KPU Membership and the Tolitoli Regency KPU Secretariat in the success of the General Election. The method used is the normative legal method and from the collected data, it will then be identified for further processing and qualitative analysis. The results obtained from the results of this study show that the relationship arrangements between KPU Membership and the KPU Secretariat at the district/city level are a coordinative relationship within one election management institution
Downloads
References
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
Anna Erliyana. “Persyaratan dan Pelanggaran Administratif dalam Pemilu Tinjauan Hukum Administrasi Negara” Law Review Universitas Pelita Harapan, Volume VIII, No.3-Maret 2009.
Antoni Lee, dkk. 2017. Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang, KPU RI, Jakarta.
Cahyaningsih. “Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018” Jurnal PolGov, Volume I No.1, 2019.
Didik Supriadi, 2017. Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu, Perludem- Usaid, Jakarta.
Fajrul Rahman Jurdi, 2018, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
Hadi Subhan. “Analisis Hukum terhadap Sistem Pemilu dan Pelangggaran- Pelanggaran Pemilu Legislatif 2009” Law Review Universitas Pelita Harapan, Volume IX, No.1-Juli 2009.
Indra Pahlevi. “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif 2014”Jurnal Kajian, Vol.20 No.2 Juni 2015.
Jimly Asshiddig, 2006. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Konpress, Jakarta.
Joko Prihatmoko, 2008. Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Moh. Waspa Budikusumo, 2010. Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Stisipol Darma Wacana, Metro Lampung.
Muhamad Mu’iz Raharko, 2021. Manajemen aparatur Sipil Negara Indonesia, Gava Media, Yogyakarta.
Ramlan Surbakti, 2008. Perekayasaan Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata Politik Demokratis. Kemitraan, Jakarta.
Ramlan Subekti. “Peran KPU, Pengawasan Pemilu, Pemerintah dan Birokrasi dalam Menjamin Pemilu yang Bebas, Jujur dan Adil” Analisis CSIS, Tahun XXVIII/1999, Volume 2
Ridwan HR, 2020, Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Jakarta.
Sahran Raden, 2014. Hukum Pemilu, Pendekatan Interdisipliner, dari Dekonstruksi sampai Implementasi. Cakrawala, Yogyakarta.
Saldi Isra, dkk, 2015. Pemilihan Umum Nasional Serentak. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Sri Hartini, dkk, 2017. Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
W. Riawan Tjandra, 2019, Hukum Administrasi Negara, Sinar Grafika, Jakarta.
Yudi Ralies Priyadi, 2017. Politik Kelembagaan KPU, dinamika relasi Kuasa Komisioner dan Sekretariat KPU dalam Pilkada 2015. UGM, Yogyakarta.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Warda Said
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
