Final Tax or Non-Final Tax: Strategies to Encourage Tax Compliance for Construction Service Companies as Potential Fiscal Support

Yohana Herdianly Br  Nainggolan; Ayun  Hanafiyah; Nafarida Santika  Rahma

doi:10.55927/snimekb.v2i1.4607

Authors

Yohana Herdianly Br Nainggolan Universitas Brawijaya
Ayun Hanafiyah Universitas Brawijaya
Nafarida Santika Rahma Universitas Brawijaya

DOI:

https://doi.org/10.55927/snimekb.v2i1.4607

Keywords:

Construction Services, Tax Compliance, Construction Services Income Tax

Abstract

The construction sector is an important sector in producing building products. The construction services sector is able to contribute 10.44% to national GDP in 2021. However, this contribution is considered too minimal for the national GDP. Because many construction service companies admit losses. So that the government stipulates Alternative Minimum Tax (AMT) and PP No. 9 of 2022 regarding the final PPh rate, but it is not optimal. Therefore, the government needs to consider applying non-final PPh rates for construction services to overcome this problem. This study used descriptive qualitative and library research data collection techniques. The results of this research are expected to become the basis for changing final PPh to non-final in construction services and increasing tax compliance through bookkeeping as an expansion of the tax base.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aecom. (2019). Middle East Property & Construction Handbook 2019/19. Aecom Imagine it Delivered.

Adiningtyas, R., & Zulaikha, Z. (2016). Pengaruh Kompetensi Pembukuan, Risiko Pemeriksaan, dan Patriotisme Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Diponegoro Journal of Accounting, 5(2). https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/25768

Andersson, H., Engström, P., Nordblom, K., & Wanander, S. (2023). Nudges and Threats: Soft vs Hard Incentives for Tax Compliance *. https://doi.org/10.1093/epolic/eiad017/7082571

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher). https://books.google.co.id/books?

Anita Wijayanti, Endang Masitoh, S. M. (2018). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, 3(1). https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91

Badan Pusat Statistik. (2022). Konstruksi dalam Angka Badan Pusat Statistik BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2022). Banyaknya Perusahaan Konstruksi 2019-2021. https://www.bps.go.id/indicator/4/216/1/banyaknya-perusahaan-konstruksi.html

Brown, F. B. (2019). Tax Treatment of Legal Fees Under 2017 Tax Cuts and Jobs Act. Maryland Bar Journal, 1(3), 31–32. https://ssrn.com/abstract=3488051

Dworin, L. (1987). Impact of the Corporate Alternative Minimum TAX. National Tax Journal, 40(3), 505–513. https://www.journals.uchicago.edu/doi/epdf/10.1086/NTJ41788687

Galle, B., & Klick, J. (2010). Recessions and the Social Safety Net: The Alternative Minimum Tax as a Counter-Cyclical Fiscal Stabilizer. Stanford Law Review, 63(1), 187–246. https://www.jstor.org/stable/41105397

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 38. https://core.ac.uk/download/pdf/440358389.pdf

Febriansyah, F., & Indriani, P. (2023). Analisa Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan PPH Final Atas Jasa Kontruksi. Jurnal Media Wahana Ekonomika, 20(1), 66-77. https://doi.org/10.31851/jmwe.v20i1.11512

Hasan, N, & Tjaraka, H (2019). Analysis Of Construction Services Income Tax Law. Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 19(1), 55-74. http://dx.doi.org/10.18592/sjhp.v19i1.2709

Herdona, S. A. (2022, Maret 03). Aturan Terbaru PPh Final Jasa Konstruksi Terbit, Apa yang Berubah?. DDTC. Aturan Terbaru PPh Final Jasa Konstruksi Terbit, Apa yang Berubah? (ddtc.co.id)

Ismanto, J., & Zang, N. (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Kompensasi Manajemen terhadap Manajemen Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). 3(2). https://doi.org/10.46306/rev.v3i2

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023, Januari 28). Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi, 82% Paket Kementerian PUPR Tahun 2022 Dikerjakan Kontraktor. https://pu.go.id/berita/dongkrak-pertumbuhan-ekonomi-82-persen-paket-kementerian-pupr-tahun-2022-dikerjakan-kontraktor-lokal

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Jumlah Perusahaan Konstruksi Memiliki Kontribusi yang Besar terhadap PDB. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi - Kementerian PUPR.

Kristiaji, B. B. (2018, Oktober 16). Apa itu Alternative Minimum Tax?. DDTC. Apa itu Alternative Minimum Tax? (ddtc.co.id)

Kusuma I, L., & Dewi, M, W. (2019). Analisa Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan terhadap Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Return On Asset (ROA) pada Perusahaan Jasa Konstruksi yang Terdaftar di BEI. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 20(1), 1-7. http://dx.doi.org/10.29040/jap.v20i1.559.

Layanan Informasi BPIW. (2022, Januari 19). 2023, Sektor Konstruksi Serap 8.769.798 Tenaga Kerja. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2023, Sektor Konstruksi Serap 8.769.798 Tenaga Kerja - BPIW (pu.go.id)

Mahera, A. (2022). 1342-Article Text-8641-2-10-20221128. Jurnal Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik , 2(2), 256–278.

Manuputty, JLE., & Sudradjat, S. (2018). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Perusahaan Jasa Konstruksi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan

Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (n.d.). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). www.jraba.org

Ortax. (2021). AMT (Alternative Minimum Tax) Batal Diterapkan. AMT (Alternative Minimum Tax) Batal Diterapkan - Ortax

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, (2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, (2021).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, (2022).

Pertiwi, Y. (2016). Analisis Perbandingan Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Final dan Tidak Final Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan Jasa Instalasi Perusahaan Konstruksi (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Periode Tahun 2009-2011). (Skripsi, belum dipublikasikan). Perbanas Institute.

Purwono, J. (2019). Determinan Kepatuhan Pajak pada Industri Jasa Konstruksi. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan JRAP, 2(2), 167-180.

Pusat data dan teknologi informasi Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR. (2021). Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Raditya, M. (2016). Evaluasi Pajak Penghasilan atas Jasa Konstruksi Studi Kasus di PT Concretindo Citra Sarana. Universitas Sanata Dharma.

Sartika, M. (2015). Analisis Perbedaan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Final Dan Perusahaan Yang Dikenai Pajak Penghasilan Tidak Final. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi, 2(1), 1-15. https://www.neliti.com/publications/33853/analisis-perbedaan-penghindaran-pajak-tax-avoidance-pada-perusahaan-yang-dikenai

Tjahjono, M. E. S. (2016). Analisis Pengenaan Pajak Final dan Non Final Pada Perusahaan Jasa Konstruksi Di BEI. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 3(1). https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/199

Trading Economics. (2023). Indonesia - PDB dari Konstruksi. Indonesia - PDB dari Konstruksi | 2010-2022 Data | 2023-2025 Perkiraan (tradingeconomics.com)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).

Victor, M. (2017). Analisis persepsi pegawai negeri sipil berdasarkan pemungutan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai teori The Four Maxim Taxation. Universitas Katolik Parahyangan.

Viva, B. K. (2018). Didukung Belanja Pemerintah, Sektor Konstruksi Tumbuh 2,81% pada 2021. Kata Data. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/11/didukung-belanja-pemerintah-sektor-konstruksi-tumbuh-281-pada-2021

Widiasanti, I., Fridestu, A., & Anisah, A. (2018). Faktor Dominan Penghambat Sertifikasi Kompetensi dalam Persepsi Tenaga Terampil di Sektor Konstruksi. Prosiding Semnastek. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/3567

Wildan, M. (2023, April 04). RI Perlu Perbaiki Tax Ratio untuk Danai Pembangunan, Ini Strateginya. DDTC. RI Perlu Perbaiki Tax Ratio untuk Danai Pembangunan, Ini Strateginya (ddtc.co.id)

Zulaika., & Novitasari R, A, N. (2013). Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi. Diponegoro Journal Of Accounting, 2(2), 1-8.