Bureaucratic Reform and Eradicating Corruption Crimes: Steps Towards a Healthy Economy

Zulfikar Putra; Dede  Sopiandy; Ridwan  Umpi

doi:10.55927/snimekb.v3i1.9822

Authors

Zulfikar Putra Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Dede Sopiandy Universitas Sembilanbelas November Kolaka
Ridwan Umpi Universitas Sembilanbelas November Kolaka

DOI:

https://doi.org/10.55927/snimekb.v3i1.9822

Keywords:

Bureaucratic Reform, Eradicating Corruption, Economy

Abstract

The aim of this research is to optimize the role of bureaucratic reform which has an important role in preventing and eradicating corruption, with the aim of achieving a healthy economy. The research used is a qualitative normative legal approach with inductive logic, using comparative legal interpretation and construction tools. The results of this research are that the government, in this case, needs to optimize bureaucratic reform as a whole by simplifying procedures, increasing the professionalism of ASN and utilizing digital technology to speed up public services. Apart from that, bureaucratic reform is also needed to increase efficiency, improve public services, and create a conducive climate for investment and economic growth.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amsari, S., Harahap, L., & Nawawi, Z. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah Ekonomi. Journal of Economics and Business, 8(1), 729.

Atun, R., Chaumont, C., C, F., Haakenstad, A., & Kaberuka, D. (2016). Poverty Alleviation and the Economic Benefits of Investing in Health: Systematic Analysis and Policy Implication. Forum for Finance Ministers, 1-26.

Azizah, N. R. (2023). Equilibrium Output: Fondasi Persekonomian Yang Sehat. Retrieved Mei Jum'at, 2024, from kompasiana: https://www.kompasiana.com/nimazha/651986514addee3d98371913/equilibrium-output-fondasi-perekonomian-yang-sehat?page=all#section1

Ceunfin, B., Nitte, Y., Sioh, E., Bessie, I., Bolla, K., Ainun, M., et al. (2024). Penguatan Nilai-Nilai Anti korupsi Melalui Media Pembelajaran Interaktif Quizizz di SD GMIT Manula 1 Kota Kupang. Pengabdian Masyarakat Ilmu Pendidikan, 4(1), 43-46.

Diva, D., Rahayu, & Maulia. (2024). Reformasi Birokrasi Menuju Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 3(6), 5-24.

Guritno, T., & Parbowo, D. (2021). Menurut ICW, Ini 3 Faktor Penyebab Turunnya Kepercayaan Publik Terhadap KPK . Retrieved Juni Sabtu, 2024, from kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/16212971/menurut-icw-ini-3-faktor-penyebab-turunnya-kepercayaan-publik-pada-kpk

Handayani, K., Febrio, L., Azhara, A., & Baihaqi, A. (2014). Indikator Delik Suap dan Gratifikasi: Studi Literasi dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Anti Korupsi, 4(1), 1-19.

Hidayat, N., Muhson, A., & Firdaus, M. (2024). Pengaruh Locus of Control, Financial Socialiation dan parental Norms Terhadap Financial management Believe dengan Financial Sebagai Variabel Interventing pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Jurnal Promosi Program Studi Pendidikan Ekonomi, 12(1), 205-219.

Ilyas. (2024). Tindak Pidana Korupsi: Pengertian, Unsur-Unsur, dan Sanksinya . Retrieved Mei Kamis, 2024, from literasihukum.com: https://literasihukum.com/tindak-pidana-korupsi-pengertian-unsur-unsur/

KEMENPAN-RB. (2023). Reformasi Birokrasi. Retrieved Mei Kamis, 2024, from menparrb.go.id: https://www.menpan.go.id/site/reformasi-birokrasi/makna-dan-tujuan

Musafir, & Mendieta, M. D. (2024). Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kewenangan Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, 6(1), 1-13.

Najwa, Aulia, G., & Nordiana. (2024). Etika Bisnis Islam: Eksplorasi dan Panduan Prinsip dan Nilai Berbisnis sesuai Perspektif Islam. Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 3(3), 234-253.

Pujiastuti, N. (2023). Dampak Munculnya Korupsi Dilingkungan birokrasi dan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951-952.

Putra, A., Arifianto, Hasanah, D., Nurfa, F., Fahri, H., Harahap, I., et al. (2024). Analisis Mendalam Atas Kasus karupsi angelina sondakh: Tinjauan Terhadap Faktor-Faktor Pemicu dan Implikasinya Pada Sistem Anti korupsi. Jurnal Dimensi Hukum, 8(1), 49-54.

Shoimuna, M. (2024). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Public Service and Governance Journal, 5(1), 239-257.

Sosiologi, D. (2023). Pengertian Reformasi Birokrasi, Aspek, Tujuan, Manfaat dan Contohnya. Retrieved Mei Kamis, 2024, from dosensosiologi.com: https://dosensosiologi.com/reformasi-birokrasi/

Sudarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Refika Aditama.

Sujianto, A. E., Maula, D. M., Haq, I. Z., & Adaniyah. (2024). Konsep Perekonomian Tiga Sektor. MUSYTARI, 5(8), 1-9.

Tambunan, T. (2024). pelatihan Praktikum Ilmu Pemerintahan Untuk Meningkatkan Pengetahuan tentang reformasi Birokrasi. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(1), 45-49.

Tulung, S., & Yusuf, H. (2024). Menghadapi Dilema Penegakan Hukum Mengenai Hambatan dan Strategi dalam Penanganan Tindak. Jurnal Dimensi Hukum, 8(1), 22-28.

Undang-Undang. (2019). UU No. 19 tahun 2019 Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. paralegal.id.