Analysis of the Regional Regulation (PERDA) of Bantul Regency Number 6 of 2022 Regarding the Implementation of Village-Owned Enterprises

Rifa’i Setya Aji Pradana; Vicki Dwi Purnomo; Benedictus Hestu Cipto Handoyo; Syukron Abdul Kadir

doi:10.55927/sospolbud.v2i1.2738

Authors

Rifa’i Setya Aji Pradana Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Vicki Dwi Purnomo Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Benedictus Hestu Cipto Handoyo Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Syukron Abdul Kadir Universitas Widya Mataram Yogyakarta

DOI:

https://doi.org/10.55927/sospolbud.v2i1.2738

Keywords:

Village, Welfare, Procedure

Abstract

Village Owned Enterprises or Joint Village Owned Business Entities are economic institutions whose approach is expected to be able to move the wheels of the economy in the village. By implementing various kinds of procedures and the composition of structural officials and their duties and responsibilities that have been regulated in regional regulations, it is hoped that they can explore the potentials that exist in each sub-district so that they can improve people's welfare. If a village or business entity owned by a joint village administration is carried out, the settlement or dismissal will be carried out with the procedures stipulated in the regional regulation, with all decisions regarding planning, management, and evaluation remaining under the umbrella of joint deliberations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Kamaroesid, Herry. 2016. Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha

Milik Desa. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKSDP). 2007. Buku Panduan

Pendirian dan PengelolaanUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kapanewon_dan_kalurahan_di_Kabupaten_Bantul#:~:text=Kabupaten%20Bantul%20memiliki%2017%20kapanewon%20dan%2075%20kalurahan

https://www.kompasiana.com/purwaningtiyas/54f89e23a3331169158b4631/potensi-kekayaan-daerah-kabupaten-bantul

https://id.wikipedia.org/wiki/Kasongan