Juridical Study of the Settlement of Land Dispute Case of Laba Pura Bukit Jati in Bangli Regency

Ni Ketut Ardani; Luh Ketut Ayu Manik Sastrini; Ni Putu Rahayu Mely Adnyani

doi:10.55927/fjas.v3i10.11844

Authors

Ni Ketut Ardani Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Bali Dwipa Denpasar
Luh Ketut Ayu Manik Sastrini Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Bali Dwipa Denpasar
Ni Putu Rahayu Mely Adnyani Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Universitas Bali Dwipa Denpasar

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjas.v3i10.11844

Keywords:

Laba Pura Land, Transfer of Rights, Dispute Resolution

Abstract

Based on this theory, the Laba Pura area is the Kanista Mandala Pura, or the temple grounds outside the temple itself. The focus of this research is to conduct a thorough investigation of the land dispute in Bukit Jati Temple, Bangli Regency. Therefore, it is expected that Pengempon Pura is able to manage Pura Profits creatively in order to help maintain a harmonious balance in temple operations. Normative legal research is the research methodology used in this thesis. People easily divert Pura Profit land because they consider it as ordinary land, just like other agricultural properties. Efforts to preserve customary land must be watched by the government and temple owners, therefore Laba Pura land or also known as Pelaba Pura land needs legal protection. Legal certainty usually views the trustworthiness of the transfer of land rights in Laba Pura as equivalent to the transfer of land ownership rights.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abbas Syahrizal,2011. Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional Kencana, Jakarta, Cet. 2.

Amriani, Nurnaningsih , Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, , 2012. PT. Raja Grafindo Persada.

Andrian Sutedi Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, , Sinar Graphics, Jakarta, 2006.

Anggraini, P. M. R. & Gunawijaya, I. W. T Pada tahun 2020,. Hukum Adat Keluarga dan Warisan di Bali. Analisalah.

Ansori Lutfi ,Teori Legal Drafting dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, , Rajawali Press, Depok, 2019.

Bachtiar, Effendi. 2003. Alumni dan Pendaftaran Tanah di Indonesia Beserta Peraturan Pelaksananya.

Kalalo Flora Pricilla. 2008, Reklamasi Pantai dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Pesisir Pantai Dan Laut Atas Sumber Daya Alam, Disertasi, Program, Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana, Universitas Brawijaya, Malang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, diterbitkan bersama Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2012.

Limbong Bernhard. 2011, Pengadaan tanah Untuk Pembangunan-Regulasi Kompensasi, Penegakan Hukum, Margaret Pustaka, Jakarta.

Murad Rusmadi. 1999, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Bandung.

Mustafa Bachsan. 2004. Hukum Agraria Dalam Perspektif, Remaja Karya CV. Bandung.

P.I.Apriyani. 2018. Sifat hukum tanah milik pribadi di Bali adalah berdasarkan kepemilikan tanah adat. Komite Akta.

Putra Rai Asmara. DW. N, 2007, Wicara Lan Pamidanda, Denpasar.

Sahnan. 2018, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang.

Santoso Urip. 2013, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Seputra A.A Putu Oka. 2019, Status Tanah Laba Pura Di Bali Setelah Keluarnya S.K.

Mendagri Nomor: 556/Dja/1986, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.

Soekanto, Soerjono. 2006 Sosiologi SuatuPengantar, PT Raja Grafindo. Persada. Jakarta

Sumardjono, Maria S.W. 2008. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya. Kompas: Jakarta.

Usman Suyono. 1999, Rekognisi Sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Tinjauan Sosiologis Lingkungan, Makalah, disampaiakan pada Seminar dan Loka karya Rekognisi sebagai Penyelesaian Konflik Pertanahan, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi, 2012. Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika

Windia Wayan P. 2023, Mengenai Hukum Adat Bali, Pustaka Ekspresi, Tabanan.