The Influence of Accountability, Transparency and Community Participation on the Management of Village Fund Allocations in Villages in Jambi District Outside the City of Muaro Jambi Regency

Nelda Afrita; Nela Safelia; Misni Erwati

doi:10.55927/fjas.v2i11.6582

Authors

Nelda Afrita Universitas Jambi
Nela Safelia Universitas Jambi
Misni Erwati Universitas Jambi

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjas.v2i11.6582

Keywords:

Accountability, Transparency, Community Participation, Village Fund Allocation Management

Abstract

The purpose of this research is to determine: (1) How community involvement, accountability, and transparency affect village budget distribution management in Jambi Luar Kota District villages concurrently. (2) How accountability affects village money distribution management in Jambi Luar Kota District communities. (3) The impact of openness on the administration of village budget distribution in the Jambi Luar Kota subdistrict's communities. (4) The impact of village fund allocation management and community involvement in Jambi Luar Kota District villages. Data from surveys and documents were used in this study to gather information on community engagement, accountability, and transparency. This study employed both primary and secondary data sources.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Agung Nugroho, Bhuono. 2005. Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS. Penerbit Abdi. Yogyakarta

Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta. Jakarta:

Aryanti, L. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Aulianingtias, Makrufi (2022) Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Jenangan. Skripsi (S1) Thesis, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika, R. (2021). Pengelolaan Keuangan Desa: Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya. JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 8(1), 34–50.

Firdaus, Anita. Dkk. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 No. 3 September 2019: 291 – 300.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23 (delapan). Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro.

Hajar1, S., Ali, K., & Saputra, A. (2021). Optimalisasi Pelayanan Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Desa Pematang Johar. Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramaniora, 6(1), 136–142.

Hardika, M., Putri, A. M., & Sari, D. P. P. (2022). Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Taluk Kecamatan Pariaman Selatan Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat. Accountia Journal (Accounting Trusted, Inspiring, Authentic Journal), 6(2), 193–204.

Husna, A. & Rahayu, S. (2023). Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Gantarang Kab.Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 11 (1)

Kindangen, I. L., Pangkey, M., & Tampongangoy, D. (2018). Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik, 4(51).

Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru. Penerbit Andi.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.

Moch, S. (2014). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat. Malang: Setara Press (Kelompok Penerbit Intrans).

Mustanir, A. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal Politik Profetik, 5(2), 247–261.

Ns Ramadani, Yulianti A., (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Proaksi, Vol.8 (2), Hal.561-571.

Pahlevi M, Susilowati E., & Widoretno A. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntabilitas Dan Keuangan, 5 (3).

Peraturan Bupati Muaro Jambi, 2020 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Public.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 37 Tahun 2007. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 113. Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

PI, Puspitasari, (2021) Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Sengon Kecamatan Jombang). Undergraduate Thesis, STIE PGRI Dewantara Jombang.

Prehanto, A. (2021). Pemanfaatan Webinar Sebagai Alternatif Digitalisasi Informasi Dalam Seminar Kurikulum. Indonesian Journal Of Digital Business, 1(1), 43–49.

Ramadhani, Nada Salsabila (2021) Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro). Undergraduate Thesis, UPN "VETERAN" JAWA TIMUR.

Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal, 9(2), 92–100.

Sayuti, S., Majid, J., & Juardi, S. S. (2018). Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas Dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 16–28.

Sekaran, U. (2006). Research Methods For Business (Empat). Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, U. (2014). Research Method For Business (4 Th; R.W). Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi,Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV Mandar Maju.