Agricultural Land Pawn as a Social Institution in Wono Agung Village, Tulang Bawang Regency

Raswanto; FX Sumarja; Ati Yuniati

doi:10.55927/fjas.v2i12.7090

Authors

Raswanto Fakultas Hukum Universitas Lampung
FX Sumarja Fakultas Hukum Universitas Lampung
Ati Yuniati Fakultas Hukum Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjas.v2i12.7090

Keywords:

Practice, Agricultural Land Pawn, Social Institution

Abstract

This research focuses on agricultural land pawning, distinguishing between non-agricultural and agricultural land pawning agreements. Regulations governing agricultural land pawning, such as Government Regulation in Lieu of Law No. 56/1960, aim to protect the interests of farmers, Social institutions can act as institutions that facilitate the process of providing loans with land collateral. The increase in agricultural land pawning has created several problems. There is a disproportion between the pawn holder and the landowner. The legal weakness in the pawn agreement is that it is often done orally without a written agreement. The agricultural pawn practice acts as a social institution, providing a source of informal credit for farmers who find it difficult to access formal financial institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aermadepa, Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian, Jurnal Konstitusi: Volume 13 Nomor 3, September 2016.

Gresnews.co, Hukum Gadai Tanah Pertanian, diakses dari http://www.gresnews.com/berita/tips/82148-hukum-gadai-tanah-pertanian-/, pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 16.45

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2008.

Hastuti, Dwi. 2020. Hukum dan Kebijakan Agraria di Indonesia. Jawa Timur: IAIN Jember

Hindi, Anwar. Sitti Rahmah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu di Desa Barumbung Kecamatan Matakali,” Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 4, No. 2. (2019).

Indriani, Dwi. “Tinjauan Yuridis Tehadap Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian di Desa Bonto Marannu Kabupaten Bantaeng.” (2021).

Lastriyah. “Analisis Praktik Gadai Tanah Pertanian Sistem Oyotan di Desa Ngemplak Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang.” Magelang. (2020).

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Nurdin, Ridwan. Tinjauan Sosiologis Tentang Pegadaian Terhadap Tanah Pertanian, Menurut Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960, Jurnal Justtisia, vol 4 No. 1 (2019)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai.

Refliza, Kajian Hukum atas Gadai Tanah Dalam Masyarakat Minangkabau di Kecamatan Sungayang Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Premis Law Jurnal: Vol. 01 (2015)

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Kencana, 2005

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemardi. Setangkai Bunga Sosiologi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1964.

Sumarja, FX, dkk. Buku Ajar Pengantar Hukum Agraria. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2020.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang penghapusan Landreform