Analysis of the Fiscal Independence of the Regional Government of Timor Tengah Selatan Regency in Carrying Out Regional Government Affairs
DOI:
https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i10.6419Keywords:
Fiscal Independence, Government Performance Achievements, Governance AdministrationAbstract
This study aims to analyze the level of fiscal independence and the government's performance in carrying out local government affairs in Timor Tengah Selatan Regency. This study uses a quantitative descriptive approach by calculating the level of fiscal independence and local government performance achievements. The results of this study indicate that the average fiscal independence of Timor Tengah Selatan Regency in 2016-2021 is based on an independence ratio of 7.23% so that it is classified according to the fiscal independence assessment criteria. High dependency on assistance from the central government through balancing/transfer funds, and if it is related to the pattern of relations between the central government and local governments, it is included in the category of instructive relationship patterns. While the average performance score of the TTS district government during the 2016-2021 period was 2.52 and was in the low category, in 2016 the TTS district government obtained a score of 2.63 with a moderate predicate, which is the highest achievement during the 2016- 2021
Downloads
References
Adissya, Christia, M., Ispriyarso , Budi. 2019. Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia. Volume 15, Nomor 1.
Agussalim, Andi, Gadjong. (2007). Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum (Analisis Perundang-undangan Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah Semenjak Tahun 1945 sampai dengan 2004). Ghalia Indonesia, Cetakan I, Ciawi Bogor.
Badrudin, R. (2017). Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Demora, V. (2016). Analisis Derajat Desentralisasi Dan Kemandirian PAD Serta Hubungannya Dengan Produktivitas Belanja Daerah Di Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah, 5(1), 13–20. 2303-1255.
Dewi, R. 2017. Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Mendukung Otonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Tulang Bawang Barat). Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Dwi, F, Yundy., H, I, Ayu, Purba., Riani. 2019. Analisis Kemandirian Fiskal di Kabupaten Jayapura.
Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 34-38.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKP
Mahmudi. (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 3 Cet 2. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Makhfudz, M. (2013). Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Hukum, Vol. 3, (No 2), pp.380-407.
M. H. Batin. 2022. Keuangan Publik.
Munir, Dasril, Tangkilisan. (2004) Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, YPAPI.
Nahdia, R. (2021). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Fiskal Di Kabupaten Balangan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 9(2).
Nur, F. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Gerbang Etam, 13(2), 1978-838X.
Nurhemi, Guruh., Suryani, R. 2015. Dampak Otonomi Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/Pmk.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/ Pmk.07 / 2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa.
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus 19.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Pujiati, Amin. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan hal 61-70.
Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. (2017). Analisis kemandirian keuangan daerah. Inovasi, 13(2), 78–89.), 0216-7786.1830- 1855.
Reksohadiprodjo, Sukanto, 2004, Ekonomika Publik, BPFE, Yogyakarta.
Sun’an, Muamil., dan Senuk, Abdurrahman. (2017). Ekonomi Pembangunan Daerah, Jakarta : Mitra Wacana Media.
Taryono, Analisis Kemandirian Fiskal Dalam Upaya Mendukung Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu, Tahun I, No.2 Maret 2011
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Marianus E. Manggau, Nikson Tameno, Cicilia A. Tungga
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
