Implementation of the Revocation Policy for Correctional Clients Who Violate the Special Requirements at Bapas Class I Semarang

Sri Ety  Prihartiningsih

doi:10.55927/fjsr.v2i11.6719

Authors

Sri Ety Prihartiningsih Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjsr.v2i11.6719

Keywords:

Policy, Correctional Clients, Revocation, Social Reintegration

Abstract

Clients who violate special conditions have not had their social reintegration program revoked. The problem formulation is how to apply the revocation policy to correctional clients who violate the special conditions and the obstacles and solutions in implementing the revocation policy to correctional clients who violate the special conditions. This research was carried out using the Empirical Juridical research method. The research specifications used are analytical descriptive. Data collection uses interviews and document study. From the research carried out, the results are as follows: (1) Revocation of the Social Reintegration Program for Correctional Clients Who Violate Special Requirements at the Semarang Class I Bapas, namely that it is not implemented, causing Correctional Clients to not comply with the rules, which causes discrimination against Correctional Clients who are required to report in an orderly manner, and the obstacles encountered were related to technical implementation and external and internal factors with several solutions

Downloads

Download data is not yet available.

References

Achmad Budi Waskito, 2018, Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, Semarang : Unisulla.

ditjenpas.go.id diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 12.00 WIB

https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 jam 16.00 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Jakarta : Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Oerubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282)

Santi Kusumaningrum, Mamik Sri Supatmi, 2012, Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia, Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto,2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cetak Kedua, Jakarta : Rineka Cipta.

Tempo.co.id diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 20.00 WIB

United Nations,2012,Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and The Social Reintegration of Offenders, New York: United Nation Office on Drugs and Crime.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)

Wawancara dengan Ibu Falikha Ardhiyani Zjubaidi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada tanggal 22 Oktober 2023

Wawancara dengan Bapak Didik Risdiyanto selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada tanggal 22 Oktober 2023

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Belladina Nadyarinda Raharja pada tanggal 22 Oktober 2023

Yola Karelina ,Muh. Endriyo Susila, 2021, Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.2, N0. 2, Yogjakarta : UMY.

Yuniati Maryana Tahamata, 2021, Pengawasan Kepada Klien Pemasyarakatan, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum,Vol 5 No. 1, UMPO