Problematika Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Yang Menyebabkan Sertifikat Ganda di Kabupaten Tolitoli

Ahmad Malontu

doi:10.55927/fjsr.v1i2.788

Authors

Ahmad Malontu Universitas Madako Tolitoli

DOI:

https://doi.org/10.55927/fjsr.v1i2.788

Keywords:

Dual Certificate, Case, Mediation, Court

Abstract

The purpose of this study is to analyze the legal certainty of land rights holders when there are multiple certificates and to analyze the factors that cause double certificates of land rights by the Land Office. The research method used is empirical research method. Data collection techniques are interview and documentation techniques. The types of data sources that the author uses are primary legal materials and secondary legal materials. The purpose of the study was to determine the cause of dual certificate ownership, the stages of the lawsuit settlement process through the State Administrative Court and or the District Court, namely registration of claims, paying the down-payment of court fees, registration of cases, delegation of case files, determination of the panel of judges, determination of trial days, summons of the parties, mediation stage, lawsuit reading stage, answer stage, proof stage, conclusion stage, decision stage, and legal remedies for lawsuits as well as double certificate legal certainty

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Ali Chomzah, 2004, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka Jakarta

Ahmad Ali Chomzah, 2002, Seri Hukum Pertanahan I- Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II- Sertifikat dan Permasalahannya,Prestasi Pustaka Jakarta

A.M. Lutfiyansyah, Yunita Reykasari (2021). Akibat Hukum Dikeluarkannya Sertifikat Hak Atas Tanah Ganda Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

http://repository.unmuhjember.ac.id/11874/1/I.%20ARTIKEL.pdf

Andrian Sutedi, 2009, Tinjauan Hukum Pertanahan, Pradnya Paramita Jakarta

Andrian Sutedi, 2013, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika Jakarta

Anggiat Perdamean Parsaulian, Sudjito, 2019. Masalah Tumpang Tindih Sertipikat Hak Milik atas Tanah di Kota Banjarbaru (Putusan nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM). Jurnal Agraria dan Pertanahan, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2019.

https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/324

Badan Pertanahan Nasional, 2005, Jaminan UUPA Bagi Pendayagunaan Tanah, Biro Hukum dan Humas Jakarta

Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan Jakarta

Darwis Anatami, 2017. Tanggung jawab siapa, bila Terjadi sertifikat ganda atas Sebidang tanah, Jurnal Hukum Samudra Keadialan, Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni 2017. https://media.neliti.com/media/publications/240380-tanggung-jawab-siapa-bila-terjadi-sertif-dc64e88e.pdf

Effendie Perangin, 2008, Pendaftaran Tanah, Raja Grafindo Jakarta

Effendi Perangin, 1996, Praktek Pengurusan Sertifikat Hakatas Tanah, Raja Grafindo Jakarta

Ida Santi, 2017, Masalah Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Sudah Terdaftar Dan Memiliki Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur. Jurnal Of Low, Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017

http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/3576

John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia Jakarta

Kuswanto Kus, Akhmad Khisni, 2017, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus’, International Journal, Volume 1 Nomor 4 Tahun 2017

http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/1596

Mudakir Iskandar Syah, 2014. Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 4 Nomor 2 tahun 2014. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/97

Nurjannah Tika, 2016. Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah (Studi Kasus Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar).Jurnal Toomalebbi, Volume 3 Nomor 2 tahun 2016. https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/2057

Urip Santoso, 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Jakarta

Urip santoso, 2010.Hukum Agraria dan Hak atas Tanah, Kencana Jakarta

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

Ridho Afrianedy, 2020. Problematika Hak Milik Atas Tanah. https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/253-problematika-hak-milik-atas-tanah

Tunardy, W. (2013, 12 19). Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah. Retrieved 12 3, 2016, from Jurnal Hukum: http://www.jurnalhukum.com/sistem-publikasi-dalam-pendaftarantanah

Zulkharnain, D. (2013). Bentuk Penyelesaian terhadap Sertifikat Ganda (Overlapping) antara Sertifikat Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional. Journal of UPN Jatim , 1-38.