Legal Statement of Deed of Inheritance Made by a Notary Who Does Not Include All Heirs in the Distribution of Inheritance
DOI:
https://doi.org/10.55927/ijar.v2i5.4164Keywords:
Notary Deed, Incorrect Statement, Legal Certainty, Deed of Inheritance, Dispute ResolutionAbstract
Humans as social beings have their own goals and interests. However, humans cannot fulfill their needs alone, so other humans are needed to help each other, interact and have mutual dependence on one another in order to fulfill both physical and mental needs. Basically, the continuity of marriage cannot always be established, this is due to death. This death has consequences for the heirs, such as his family related to the assets left by the heir but also for other parties who still have a legal relationship with the person who died, such as creditors.
Downloads
References
Biondi Firmansyah, Hukum Waris Dalam Hukum Antar Tata Hukum Intern Dan Hukum Antar Tata Hukum Extern, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.
Dean G dan Z Rubin, Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
Habib Adjie, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris: Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Irfan Fachruddin, Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Varia Peradilan Nomor 111, 1994.
I Gede Purwaka, Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris, Universita Indonesia, Jakarta, 1999.
Irma Devita Purnamasari, Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, PT. Mizan Pustaka, Jakarta, 2012.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Komar Andasasmita, Notaris III Hukum Perkawinan dan Waris Menurut Kita Undang-Undang Hukum Perdata Teori dan Praktek, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.
Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, The Disputing Process Law in Ten Societies, Columbia University Press, New York, 1978.
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Simanjutak P.N.H., Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1999.
Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata
, Alumni, Edisi 1, Bandung, 2004. Wahab Afif, Fiqh Mewaris, Yayasan Ulumul Quran, Serang, Cet I, 1994.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Fernandus H Pardede
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
