Transparency in Government Governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency
DOI:
https://doi.org/10.55927/ijar.v2i10.6484Keywords:
Transparency, Government Governance, Bobalango VillageAbstract
This research aims to determine the transparency of government governance by the Head of Bubalango Village, East Sumalata District, North Gorontalo Regency. The focus in this research is fairness, accountability, and professionalism. The research method uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews with a number of informants, observation and recording secondary data related to the research problem. The results of the research concluded that, fairness does not yet exist completely because village governance has not been implemented well as in policies perceived by the community, accountability in governance does not run in accordance with village legislation, where in terms of responsibility for workers or errors by officials other villages and professionals in government governance in Bubalango Village are not yet owned by village officials or village governance has not been optimally carried out by village officials in providing excellent service to the community so that the community gets comfort and good service provided by the Bubalango Village District government East Sumalata, North Gorontalo Regency.
Downloads
References
Ahmad Farouk, M Yasin dkk, 2015, Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PATTIRO, Jakarta.
Antonius Galih Prasetyo & Abdul Muis. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan Dan Solusi, Jurnal Desentralisasi Volume 13, No.1.
Albugis, F. F. (2016). Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah provinsi sulawesi utara. Jurnal EMBA, 4(3), 78–89.
Ardianto, E. (2011). Metode Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
Asrida. (2012). Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. Jurnal Kebangsaan, 1(1).
Ayi Sumarna. 2015. Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa. Artikel Keuangan Desa. Bandung : Biro Puslitbang P3MD.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pengelolaan keuangan desa. 2015. Sistem dan prosedur pertanggungjawaban keuangan desa. Jakarta: Kementerian Keuangan.
Chariri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Semarang.
Huda, Ni’matul, 2015, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press: Malang.
Julians, Noor. 2017. Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana.
Mayasari, Rosalina P. 2012. Pengaruh Kualitas Anggota Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Tata Pemerintahan Yang Baik Sebagai variabel Moderating. Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (JENIUS).
Leny Nofianti, 2015. Public Sector Governance: Pada Pemerintah Daerah. Pekan Baru.
Pasolong, Harbani, 2013. Teori Administrasi Publik. Cetakan ke-5.Alfabeta.
Purnomo, Joko, 2016, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Infest: Yogyakarta.
Tito Karnavian, 2020. Pengelolaan Dana Desa, Menteri Dalam Negeri Keuangan Desa.
PERATURAN
Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Kepemerintahan yang Baik.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Delsin Dunggio, Lisda Van Gobel, Rukiyah Nggilu
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
