The Effectiveness of using Google Drive in Digitizing Archives in the Accounting and Reporting Sub-Field of the Regional Financial and Asset Management Agency of Bali Province

Kadek Argian Dwi Riadi; Ni Putu Tirka Widanti; Ida Ayu Putu Sri Wiadyani

doi:10.55927/jambak.v3i2.12449

Authors

Kadek Argian Dwi Riadi Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai
Ni Putu Tirka Widanti Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai
Ida Ayu Putu Sri Wiadyani Prodi Magister Administrasi Publik, Universitas Ngurah Rai

DOI:

https://doi.org/10.55927/jambak.v3i2.12449

Keywords:

Google Drive, Digital Archive Management, Collaboration, Data Security, Cloud Storage

Abstract

In the framework of the local government financial reporting process each year to BPK there are several components that are reported in the form of LRA, LO, Balance Sheet, LP SAL and CALK. In addition to these components, the Accounting and Reporting Sub Division also routinely reports periodic APBD realization reports (monthly, quarterly, semester and yearly), prepares annual financial reports, prepares materials for the preparation of Draft Regional Regulations on Accountability for Implementation of the APBD and Draft Governor Regulations on Explanation of APBD Accountability, and carries out other official duties assigned by superiors. The current condition that occurs in the Accounting and Reporting Subdivision is that the filing is not neat and the accumulation of physical archives is due to the archiving is still done manually, on the other hand, limited storage space results in the accumulation of files or documents that almost exceed storage capacity.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Dye, T. R. (2001). Understanding public policy (9th ed.). Prentice Hall.

Fong, P., & Lee, M. (2017). Pengelolaan arsip digital dengan sistem berbasis cloud. Jurnal Manajemen Informasi dan Teknologi, 14(3), 123-135.

Yulianto, A., & Setiawan, R. (2020). Penggunaan Google Drive dalam pengelolaan arsip digital: Mempermudah kolaborasi dan berbagi antarpegawai. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informasi, 18(2), 45-59.

Pratama, R., & Hidayat, A. (2019). Penggunaan Google Drive dalam pengelolaan arsip digital: Keamanan data melalui enkripsi dan kontrol akses berbasis peran. Jurnal Keamanan Informasi dan Teknologi, 15(4), 101-115.

Susanto, B., & Nugroho, D. (2021). Penggunaan Google Drive dalam pengelolaan arsip digital: Meningkatkan aksesibilitas dan percepatan pengambilan keputusan. Jurnal Manajemen dan Teknologi Informasi, 22(1), 78-92.

Aisyah, N., & Hendra, D. (2023). Tantangan biaya dalam penggunaan Google Drive untuk pengelolaan arsip digital: Implikasi bagi organisasi dengan anggaran terbatas. Jurnal Teknologi dan Manajemen Informasi, 25(2), 45-59.

Wahyu, R., & Aziz, M. (2020). Tantangan dalam pengelolaan arsip digital: Menghadapi arsip besar dan pentingnya manajemen metadata yang akurat. Jurnal Pengelolaan Informasi dan Arsip, 17(3), 112-126.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 17 ayat (1): Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh SKPD kepada BPKAD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) mengamanatkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk melakukan integrasi sistem pembangunan daerah dan keuangan daerah melalui aplikasi SIPD paling lama 1 tahun setelah peraturan tersebut dibuat.

Lembaga Administrasi Negara. 2016. Peraturan Lembagaa dministrasi Negara (LAN) Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggara Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, II dan III

Provinsi Bali. 2021. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi dasar bagi pemerintah provinsi Bali dalam melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah.