Influencer Responsibilities in Disseminating Product Information: Consumer Protection Perspective in Indonesia

Nila Muhedina Simarmata; Debora; Lesson Sihotang

doi:10.55927/jlca.v4i1.13745

Authors

Nila Muhedina Simarmata Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan
Debora Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan
Lesson Sihotang Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Medan

DOI:

https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13745

Keywords:

Influencers, Liability, Consumer Protection, Unregistered Products, BPOM

Abstract

In the digital era, social media has become a primary platform for product marketing, with influencers playing a crucial role in promoting goods and services. However, influencers often promote products that are not registered with the Indonesian Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), potentially harming consumers. This study aims to analyze the responsibilities of influencers in promoting unregistered products and the mechanisms of consumer protection available in Indonesia. This research employs a normative legal method by analyzing statutory regulations, including Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and various BPOM regulations. The findings indicate that influencers can be held legally accountable for promoting illegal products, either due to negligence or intentional actions. Furthermore, consumer protection mechanisms are available through BPOM's supervision, sanctions against violators, and legal dispute resolution channels, both in and out of court. Strict law enforcement and comprehensive education are expected to foster a more responsible and safer marketing environment for consumers in the digital era.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Atmoko, D., & Saputri, A. S. (2023). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Influencer yang Melakukan Endorse Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya bagi Masyarakat. JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 5772-5779.

Azizah, I., Zamroni, M., & Pramono, A. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Ilegal yang Diiklankan Influencer di Media Sosial. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 6896-6905.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta, “mengenal Badan POM lebih dekat”, https://bbpom-yogya.pom.go.id/708-judul-mengenal-badan-pom-lebih-dekat.html#:~:text=Berdasarkan%20peraturan%20Presiden%20RI%20No,bidang%20pengawasan%20Obat%20dan%20Makanan%E2%80%9D

Cahya, A. N., & Sudiro, A. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Informasi Flash Sale Menyesatkan Bagi Konsumen). UNES Law Review, 7839-7849.

Dewi, E.W. (2015). Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta : Graha Ilmu

Fasya, I. A., Berliantha, Shavira, A., & Rhakasiwi, G. (2022). Pelanggaran Etika Periklanan: Paradigma Tanggung Jawab Hukum Influencer Terhadap Perbuatan Endorsement. Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas, 89-102.

Fauzi, A., Saing, B., Nazira, N. A., Putri, S. A., Pangeswati, S. O., Nurhasanah, S. D., . . . Theresia. (2022). Peran Dan Fungsi Influencer Di Media Sosial. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 1-16.

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

Kristiyanti, C. T. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.

Lailita, A., & Setianingrum, R. B. (2024). Pertanggungjawaban Influencer Terhadap Promosiproduk Melalui Media Sosial. Lex Jurnalica, 171-178.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Ntb : Mataram University Press .

Muthiah, A. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen Dimesi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Nafliana, E. A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Influencer Yang Mengiklankan Produk Kosmetik Ilegal Pada Platform Media Sosial Instagram Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Sibatik Journal, 1419-1432.

Padmayani, N. P., Budiartha, I. N., & Ujianti, N. M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Bagi Pengguna Kosmetik Ilegal Yang Diiklankan Influencer Di Media SosiaL. Jurnal Preferensi Hukum, 312-317.

Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi Dan Iklan Kosmetik

Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Pengiklanan Obat

Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika

Peraturan BPOM Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengiklanan Kosmetik

Peraturan BPOM Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pangan Olahan

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

Putri, R. N., & Sahruddin. (2022). Perlindungan KonsumenTerhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan BPOM (Studi Di BPOM Mataram). Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram, 722-729.

Rahmandini, A., Rahmandini, A., & Hidayah, L. N. (2021). Tanggung Jawab Influencer Dalam Pemasaran Produk Usaha Melalui Instagram . Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law , 456-468.

Rahmawati, S. D. (2021). Pengaruh media sosial seorang influencer dalam meningkatkan penjualan melalui e-commerce. NCOINS: National Conference Of Islamic Natural Science, 281-294.

Rosdiana, L. (2021). Hukum dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal di Instagram. Jurnal Kajian Ilmu Hukum, 35-56.

Shafira Cendra Arini – detikFinance, "BPOM Mau Panggil Influencer Nakal yang Promosikan Kosmetik Ilegal", https://finance.detik.com/industri/d-7564939/bpom-mau-panggil-influencer-nakal-yang-promosikan-kosmetik-ilegal,

Solaiman, S. (2021). Pertanggungjawaban Influencer Dalam Pembuatan Konten Pengiklanan Melalui Social Media Yang Mengandung Informasi Palsu (Contoh Kasus Kartika Putri Dan Dr.Richard Lee). Jurnal Hukum Adigama , 2901-2922.

Suryandini, D. A., & Putrawan, S. (2020). Pertanggungjawaban Selebgram Terhadap Konsumen Yang Mempromosikan Barang Dan Jasa Di Media Sosial . Jurnal Kertha Semaya, 922-932.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Registrasi Pangan Olahan

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Wulandari, A. S., & Tadjuddin, N. (2018). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yadi, D. K., Sood, M., & Martini, D. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Tata Hukum Indonesia. Jurnal Commerce Law, 142-152.

Zulham. (2022). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Prenadamedia Group.