Legal Analysis of Unlawful Acts in Corruption Crimes (Study of Decision Number 44/PID.SUS-TPK/2024/PN MDN)

Willem Cahyadi Halawa; Janpatar Simamora; Herlina Manullang

doi:10.55927/jlca.v4i1.13833

Authors

Willem Cahyadi Halawa Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan
Janpatar Simamora Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan
Herlina Manullang Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan

DOI:

https://doi.org/10.55927/jlca.v4i1.13833

Keywords:

Acts Against the Law, Corruption Crimes, Legal Accountability

Abstract

Legal accountability in corruption crimes is a legal consequence or liability that must be borne by the perpetrators of corruption crimes due to the losses they have caused. In the context of Indonesian law, corruption crimes are clearly regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes as amended by Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Corruption Crimes (UU PTPK). In this writing, the author focuses on the forms of criminal liability in corruption crimes and acts against the law within corruption crimes, particularly in the case study of decision number 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn. This study emphasizes a normative legal research method with a descriptive approach, where the research results aim to further examine the judicial considerations in deciding a case, particularly corruption cases.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andi Munarfi DM. 2021. Unsur Memperkaya Dan Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. Volume 9, Nomor 2.

Anna, Karunia. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Jurnal Hukum dan

Berlian Marpaung. 2022. Memahami Pemenuhan Unsur Perbuatan Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Volume 2 Nomor 2,

Depri Liber Sonata, Januari 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Ilmu Hukum, Vol. 8, , Hal.16

Dwi Atmoko, Amalia Syauket. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasannya. Bina Mulia Hukum. Volume 11, Nomor 2.

Evi Hartati, 2009. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika.

Haerudin, dkk, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,

Hari Sutra Disemadi, 2022, Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum, Journal Of Judicial Review, Vol.2.

Ifrani. 2017 Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. AI’ADI, Volume IX, Nomor 3.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006 Memahami Untuk Membasmi, Jakarta: Komisi, Pemberantasan Korupsi.

Kornelia Melansari D. Lewokeda. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. Volume 14, Nomor 28.

Laurensius Arliman S, 2019, mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia, Nationally Accredited Journal by Sinta Vol.11, No.1.

Maisondra, 2022. Semangat Aparatur Melawan Korupsi, Bandung: CV. R7 Mediaprinting, cet. 1.

Nandha Rizky Putra, Rosa Linda. 2022. Korupsi di Indonesia : Tantangan Perubahan Sosial.Volume 2, Nomor 1.

Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022. hlm 125

Prayudi, A. D. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa oleh Kepala desa (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta). 1

R. Wiyono, 2012. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Refika Aditama, Bandung, hlm. 5-10

Romli Atmasasmita, 2007, Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, Badan Penelitian Pembinaan Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta.

Rudi Prastowo. Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Hukum Pidana Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara No. 003/PUU-IV/2006), Jurnal Hukum Pro Jusitia Vol. 24 No. 3 Juni 2006 FH Unpar Bandung,

Srimim Pinem. 2023. Dinamika Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Yuridis. Volume 10, Nomor 2.

Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

Warsono, Heliany Ina, Saleh Amin M. 2021. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri (Analisis Putusan Nomor 29/PID.SUS-TPK/ 2020/PN.SEMARANG. Volume 1, Nomor 1.

Wicipto Setiadi, 2018 Korupsi di Indonesia (Penyebab, Hambatan, Solusi, dan Regulasi), Jakarta: Jurnal legislasi Indonesia, vol. 2, No.4.

Yuhelson, Pengantar Ilmu Hukum, Gorontalo: Ideas Community, 2017, Cet.1, hlm.17.