Analysis of Legal Structural Protection of Terrorism Crimes in Indonesia Based on Legal System Theory

Yanto Yanto

doi:10.55927/jlca.v3i2.9017

Authors

Yanto Yanto Fakultas Hukum, Universitas Pemangunan Nasional Veteran, Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.55927/jlca.v3i2.9017

Keywords:

Terrorism, Legal Protection, Legal Structure, Government Regulation

Abstract

The enforcement of terrorism cases in Indonesia still has several problems, including the inability to implement Government Regulation Number 77 of 2019 concerning the Prevention of Criminal Acts of Terrorism, and Protection of Investigators, Public Prosecutors, Judges, and Correctional Officers, and the centralized handling of Terrorism cases in Jakarta. In all entities, the enforcement of criminal acts of terrorism is part of the legal structure according to Lawrence M Friedmen's theory which is often used as legal system theory. In this research, the method used is normative juridical research, besides that the research is carried out with a statutory approach, and a case approach. The results showed that Government Regulation Number 77 of 2019 concerning the Prevention of Criminal Acts of Terrorism and the Protection of Investigators, Public Prosecutors, Judges, and Correctional Officers, is still difficult to implement. This is because the guidelines in protecting investigators, public prosecutors, judges, and correctional officers and their families in the case of criminal acts of terrorism who must be given protection by the state from possible threats that endanger themselves, their lives, and/or their property both before, during, and after the case examination process, have not been institutionalized in a regulation or policy by the government to the fullest, based on research, this takes time, not only synergy between stakeholders, such as the budget policy of the finance ministry to the ministry of home affairs and other institutions to sit together to overcome the problems of government regulation number 77 of 2019. On the other hand, the centralized handling of terrorism cases in Jakarta is a priority consideration for the government so that the security factor of the central government in the capital is maximized.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Wahid, Sunardi, dan Muhammad Imam Sidik, Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum, Cet.I, Rafika Aditama, Bandung, 2004.

Ambarita, Folman P. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." Binamulia Hukum 7.2 (2018): 141-156.

Astawa, I. Ketut, and Daud Munasto. "Tindakan Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas Presumption Of Innoncent Dan HAM." Jurnal Ilmiah Living Law 14.1 (2022): 1-10.

Hassan, M. Haniff. 2007, Teroris Membajak Islam, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta.

Hikam, Muhammad A.S. 2016, Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Hukum Acara Pidana

Indonesia, Peraturan Hukum Pidana

Kejaksaan Republik Indonesia

LaFave, Wayne R., and Frank J. Remington. "Controlling the Police: The Judge's Role in Making and Reviewing Law Enforcement Decisions." Mich. L. Rev. 63 (1964):

M. Haniff Hassan, Teroris Membajak Islam, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2007.

MA Berwenang Memindahkan Sidang Perkara Terorisme, https://www.hukumonline.com/berita/a/teroris-ma-lt4b8e75bcf33f5/

Muhammad A.S. Hikam, Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2016,

Nasution, Aulia Rosa. "Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Terorisme sebagai'Extraordinary Crime'dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA). Vol. 1. No. 1. 2018.

Paikah, Nur. "Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia." Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam 4.1 (2019): 1-20.

Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Prakoso, Djoko. 1987, Penyidik, penuntut umum, Hakim, Dalam proses hukum acara pidana, Bina aksara, Jakarta.

Prasetyo, Dedi. "Sinergi TNI-Polri dalam Deradikalisasi Terorisme di Indonesia." Jurnal Keamanan Nasional 2.1 (2016).

Satu keluarga di balik bom Surabaya: Kapolri minta Presiden terbitkan Perpu antiterorisme https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44098402 di akses pada 27/01/2023

Semua Perkara Terorisme Bakal Disidangkan di Jakarta https://www.hukumonline.com/berita/a/semua-perkara-terorisme-bakal-disidangkan-di-jakarta-lt4cb47d9fb4cd7/

Soeharto, dan Joenaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana – Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Cet.I, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Soeharto, dan Joenaedi Efendi. 2010, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana – Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Cet.I, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2004, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan V, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Umar, Ramli. "Pelindungan Hukum Terduga/Tersangka Tindak Pidana Terorisme Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan." Lex Renaissance 6.1 (2021).

Wahid, Abdul Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, Kejahatan Terorisme Prespektif Agama, HAM, dan Hukum, Cet.I, Rafika Aditama, Bandung.

Winarni, Luh Nila. "Kebijakan Hukum Pidana Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan Radikalisme Berbentuk Terorisme." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 12.23 (2016): 240023.

Windiani, Reni. "Peran Indonesia dalam memerangi terorisme." Jurnal Ilmu Sosial 16.2 (2017): 135-152.