Restorative Justice as an Alternative Approach in Combating Corruption Offenses

Ary Octaviyanti; Oksidelfa  Yanto

doi:10.55927/jlca.v3i2.9148

Authors

Ary Octaviyanti Universitas Islam Bandung
Oksidelfa Yanto Universitas Pamulang

DOI:

https://doi.org/10.55927/jlca.v3i2.9148

Keywords:

Restorative Justice, Corruption, Recovery

Abstract

Corruption runs rampant in Indonesia, hindering progress, yet restorative justice promises a fair and sustainable solution to address this issue. This research aims to explore the application of restorative justice in tackling corruption in Indonesia. Utilizing a normative legal research method, the study highlights the challenges faced by restorative justice, such as difficulties in identifying victims and disagreements regarding restitution. The findings suggest that strengthening the norms of state restitution as the primary penalty and establishing recovery mechanisms are essential to bolster restorative justice. The conclusion drawn from this research is that implementing restorative justice in corruption cases allows victims to receive direct compensation from perpetrators, enhances accountability, and reduces the burden on the judicial system by resolving cases outside of court. This research is expected to serve as an effective instrument in combating corruption and rebuilding public trust in the justice system.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana 2. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Agus Rusianto, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya, Kencana, Jakarta, 2012

Aleksandar Fatic. 1995. Punishment and Restorative Crime – Handling. USA: Avebury Ashagate Publishing Limited.

Andi Hamzah. 1985 Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi. Jakarta

Brown, E. (2013). Foreclosing on incarceration? State correctional policy enactments and the great recession. Criminal Justice Policy Review, 24(3), 317–337.

Budi Suharianto, Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jakarta, Kemenkumham, Volume 5, Nomor 3, Desember 2016, hlm. 423

Fuzi Narindrani, “Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restorative Justice,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20, Nomor 4, Desember 2020.

Herman, “Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi,” Halu Oleo Law Review,Volume 2, No. 1, 2018.

Heru Susetyo Dkk, Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2013

Jan. S. Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Pengadilan Umum

Luhut MP Pangaribuan and Lay Judges, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Jakarta: Fakulktas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

M. Cherif Bassiouni. 1978. SubstantiveCriminal Law. Illinois USA: C.Thomas Publicher.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram, NTB: Mataram University Press, 2020)

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana¸ Bandung: Alumni, 1984, hlm. 77-78.

Omale, J. (2006). Keadilan dalam Sejarah: Pemeriksaan Tradisi Restoratif Afrika dan ParadigmaKeadilan Restoratif yang Muncul. Jurnal Studi Kriminologi dan Keadilan Afrika, 2 (2).

Peraturan Jaksa No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Hak dan Rehabilitasi Kepada Narapidana Korupsi

Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal 43- 44

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Teddy Lesmana, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Tesis Pascasarjana Universitas Jambi, 2012

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wirjono Prodjodikoro. 2008. Asas-AsasHukum Pidana di Indonesia.Bandung: PT. Refika Aditama