Legal Approach to the Sale of Imported Second-Hand Clothing in Stores to Protect Consumers
DOI:
https://doi.org/10.55927/jlca.v3i2.9570Keywords:
Legal Protection, Consumer Protection, Criminal ActAbstract
Certain individuals in Indonesia have started to participate in the trade of selling second-hand clothing imported from nearby nations. For certain individuals, this location serves as a means of making a livelihood by engaging in the trade of purchasing and selling second-hand imported garments. According to Article 47, paragraph (1) of Law Number 7 of 2014 on Trade, it is mandated that all importers must bring in items in a brand new condition. In addition to the implementation of Minister of Trade law Number 40 of 2022, which specifically states and mandates the destruction of imported used apparel that is being sold in Indonesia after the law comes into effect
Downloads
References
Arief. Nawawi Barda, 2001, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Arifah, Risma Nur, 2015, Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian tidak baru hasil impor Impor Di Kota Malang, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015
Cooter dan Ullen, 1997, efisiensi terdiri atas efisiensi produksi (productive efficiency) yang menyangkut kemampuan produsen menghasilkan produk secara optimal dengan mengupayakan reduksi biaya produksi, sedangkan efisiensi alokasi (allocative efficiency) ditujukan pada konsumen yang mudah mendapatkan produk yang dibutuhkannya. Robert Cooter & Thomas Ullen, Law and Economic, Addison Wesley Educational, Massachusett
Fadli, Zachary Agustinus Februadi, dan Widi Senalasari, 2021, Mengukur Tingkat Persepsi Risiko Konsumen Terhadap Produk Pakaian tidak baru hasil impor, Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Meilanny, Budiarti S., 2010, “Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya”, Prosiding KS: Riset & PKM, 4.1
Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, Bab-Bab tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti bekerjasama dengan Konsorsium Ilmu Hukum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan The Asia Foundation, Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang No. 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019 Tahun 2019 tentang Penyelesaian terhadap Barang yang dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara, dan Barang yang menjadi Milik Negara (“Permenkeu 178/2019”).
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Ciptaker”)
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
PERBUP (Peraturan Bupati) Kabupaten Malang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perinustrian dan Perdagangan
Permendag Nomor 12 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Magetan Dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur
Putri, Anggie Arta Mevia Setiyana dan Asidigisianti Surya Patria. Perancangan Referensi Gaya Berpakaian Thrifting Melalui Feed Instagram. Jurnal Barik UNESA, Vol. 3 No. 2, 2022,
R, Mayangsari, 2019, ”Jual Beli Pakaian Impor Bekas”, Universitas Gunung Djati Bandung
Rahardjo, Satjipto, 2021, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru, Bandung,
Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung.
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Vicki Febrianto, 2015, “Pakaian impor bekas terbukti mengandung bakteri”, http://www.antaranews.com/berita/478146/pakaian-impor-bekas-terbukti-mengandung-bakteri,
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Galih Setyo Refangga, Hibertus Sujiantoro, Linda Febriana
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
