The Validity of Signing an Authentic Deed by a Notary Virtually in the Covid-19 Pandemic

Cheryl Deslyn; Rolib  Sitorus

doi:10.55927/marcopolo.v2i4.8820

Authors

Cheryl Deslyn Universitas Pelita Harapan Medan
Rolib Sitorus Universitas Pelita Harapan Medan

DOI:

https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i4.8820

Keywords:

Legal Certainty, Legal Protection, Electronic Deed, Covid-19, Notary

Abstract

The purpose of this writing is to find out the legal consequences carried out by Notaries who are signing the deeds virtually in the Covid-19 pandemic situation and to find out the urgency of changes that occur regarding authentic deeds that virtually will obtain certainty, benefit and legal protection not only for notaries but also for the community. The results of the research and analysis in this writing are that electronic signatures have actually been regulated in Indonesia in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. It's just that virtual signing of deeds using electronics has not yet obtained a strong legal basis in Indonesia. Legal certainty also cannot be achieved because there are still conflicting provisions in Law Number 2 of 2014 concerning the Office of a Notary. During the Covid-19 pandemic, many professions were able to carry out their duties by utilizing electronics but notaries were excluded because there were no specific rules that clearly regulated it and there were various legal consequences which resulted in uncertainty, injustice and no legal protection for notaries. Therefore, changes to laws and regulations or legal products are needed in order to achieve legal synchronization and harmonization. The government needs to increase the role of the notary in accordance with the times and regulate the legal force and data authenticity as well as the power of electronic deeds in proof which have been an obstacle so far.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, hlm. 70-71.

Abdul Rachmad Budiono, Cs, “Konseptualisasi Dan Peluang Cyber Notary Dalam Hukum”, Volume 4, Nomor 1, hlm. 34.

Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 30.

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 12.

Denny Fernaldi Chastra, “Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Indonesian Notary Vol. 3 No. 2 (2021), hlm. 254.

Devina, “Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris”, Tesis, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019, hlm. 1.

Dini Sukma Listyana, Cs, “Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda”, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 2, 2014 Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 151.

Dr. Pieter latumeten, SH.M.H., “Code Of Ethics, Code Of Conduct & Sense Of Ethics Sebagai Sistem Etika Dan Pola Perilaku Notaris”, (https://ikanotariatui.com/kode-etik-notaris/), Diakses pada tanggal 30 Agustus 2021, pukul 19.57 WIB.

Edmon Makarim, 2020, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic, Depok: Rajawali Pers, hlm. 9.

Glosarium, “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, (https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/) Diakses pada tanggal 04 Juli 2021, pukul 22.48 WIB.

Guritno Tri Kuncoro, “Efektivitas Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta”, Privat Law Volume 6 Nomor 1 2018, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 120.

Hartanti Sulihandari, Cs, 2013, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 11.

I Wayan Ariadi, “Bentuk-Bentuk Digital Signature Yang Sah Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana (UDAYANA MASTER LAW JOURNAL), Vol. 5, No. 1 : 175 – 183, 2016, hlm. 181.

Joan Venzka Tahapary, “Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata”, Tesis, Depok: Universitas Indonesia, 2011, hlm. 21.

Kanwil NTT, “Talkshow Penerapan PMPJ Oleh Notaris, Erni Mamo Li : Penerapan PMPJ Adalah Bentuk Proteksi Pemerintah Melawan TPPU dan Pendanaan Terorisme”

L.J. Van Apeldoorn, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hlm. 5.

Liliana Tedjosaputro, 2003, Etika Profesi dan Profesi Hukum, Semarang: CV. Aneka Ilmu, hlm. 50.

Luthvi Febryka Nola, “Peluang Penerapan Cyber Notary Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Calon Peneliti Bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, hlm. 88.

Mardiyah, Cs, “Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-Undang Jabatan Notaris”, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2016 – 2017, hlm. 111.

Prayudicia Tantra Atmaja, “Keabsahan Akta Notaris Secara Elektronik Dalam E-Commerce”, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2019, hlm. 52.

Prayudicia Tantra Atmaja, Op.cit.,hlm. 76.

Reski Kurnia, “Kemenkumham Sumut Gelar Dialog PMPJ Bagi Notaris”, Diakses pada tanggal 29 Agustus 2021, pukul 09.12 WIB.

Rizal Setyo Nugroho, “Rekap Kasus Corona Indonesia Selama Maret dan Prediksi di Bulan April”,

Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 53.

Sri Yuniati, “Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris”, Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017, hlm. 586.

Zairin Harahap, 2015, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 8.