The Legitimacy of Traditional Village Levies and the Authorities of Traditional Villages in Bali Reviewed from the Accountability of Financial Management
DOI:
https://doi.org/10.55927/eajmr.v3i8.10527Keywords:
Authority of Traditional Villages, Financial Accountability of Traditional Villages, Balinese Traditional Village LeviesAbstract
The theoretical issues surrounding the Balinese Traditional Village levy (stand) arise when compared to Article 23A of the 1945 Constitution of Indonesia, which mandates that taxes and levies for state needs must be regulated by law. However, Traditional Village levies, based on perarem and Article 18B paragraph (2), are fees rooted in local customary law. Deconstruction theory suggests that the legal text and context of these levies can be reconstructed to meet community needs, promoting justice and legitimizing Balinese Traditional Villages. The clarity and constitutionality of Bali Regional Regulation No. 4/2019 are crucial in ensuring that these levies are recognized as legitimate and not deemed extortion, as long as they are conducted in accordance with customary law.
References
Berdasarkan kamus Bali–Indoneisa yang disusun oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada Tahun 2017. Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2020. Https://Kbbi.Kemdikbud.Go.Id/Entri/Cukai, diakses: pada tanggal 14 Juli 2023 Pukul 11.12 WITA
Bidang Dokumentasi Dan Kebudayaan Seksi Pengkajian Dan Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan Provinsi. Kamus Bali-Indonesia Beraksara Latin Dan Bali (Denpasar, Dinas Kebudayaan Provinsi, 2017)
F. Budi Hardiman dalam sebuah kuliah kelas Filsafat bahwa Seorang pembaca dekonstruksi tidak akan memberikan jawaban apa makna teks itu, tetapi hanya akan bisa mengatakan, “ada makna ini, ada makna itu…tetapi makna yang sesungguhnya, saya tidak bisa memutuskan.” Maka akan berbeda dengan para pembaca positifis akan mengatakan dengan tegas “maknanya ini”
Franz Magnis Suseno, 1992, Berfilsafat Dari Konteks, Tp. Jakarta.
Frederickson, H. George. 1997. The Spirit of Public Administrastion, San Fransisco: Jossey-Bass Publisher.
Hazairin, 2012, Memberikan Pengertian Uraian Mengenai Masyarakat Hukum Adat adalah, terjemahan Soerjono Soekanto, Citra Aditya Bakti.
I Ketut Sudantra, 2007, Pengaturan Penduduk Pendatang dalam Awig-awig Desa Pakraman, piramida, (S.l.), nov. ISSN 2685-788X.
I Made Pasek Diantha, 2018, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi, Swasta Nulus, Denpasar.
J.J. H. Bruggink, alih bahasa oleh B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Teori Hukum, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2011, Cet. 3.
Jacques Derrida, 2002, Dekonstruksi Spiritual; Merayakan Ragam Wajah Spiritual, Jalasutra, Yogyakarta.
Jazim Hamidi, 2011, Hermeneutika Hukum: Sejarah, Filsafat, dan Metode Tafsir, Universitas Brawijaya Press (UB Press).
Majelis Desa Adat Provinsi Bali Keputusan Pasamuhan Agung III Majelis Desa Adat (MDA) Bali Tahun 2022 Tentang Panyuratan Perarem Kasukretan Krama di Wewidangan Desa Adat
Ni Luh Sri Mahendra Dewi, “Penegakan Hukum Tindak PidanaPungutan Liar Yang Dilakukan Desa Adat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif”, Kerta Dyatmika17, No.1 (2020).
Paterson (1990) dalam Hodge, Graeme, 1993, Minding Everybody’s Business: Performance Management in Public Sector Agencies, Australia, Melbourne: Montech Pty Ltd.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Bali Tahun 2009-2029
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Gubrnur Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
Puja, 2011, Akar Pemikiran Derida. Diakses dari http://sastra-indonesia.com/2011/07/akar-pemikiran-derrida/ pada 31 Maret 2018.
Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Grafindo Persada, Jakarta.
Ronny Hanitio Sumitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1979, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di dalam Penelitian Hukum, Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Edisi 1, Cet.V, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
Subha Karma Resen, 2018, Konsep Konsepsi dan Miskonsepsi Makna Pungutan, Pungutan Yang Sah, dan Pungutan Liar Yang Terjadi di Desa Pakraman makalah disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Denpasar, (selanjutnya disebut Subha Karma Resen I), 2 November 2018.
Subha Karma Resen, Konsep, 2018, Konsepsi, dan Miskonsepsi Makna Pungutan, Pungutan Yang Sah Dan Pungutan Liar Yang Terjadi Di Desa Pakraman, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar (selanjutnya disebut Subha Karma Resen II).
Tjok Istri Putra Astiti, 2005, Pemberdayaan Awig-Awig Menuju Ajeng Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Hukum Universitas Udayana.
Tyas Widyastiti dan Arya Dharmawan, Efektivitas Awig-Awig Dalam Pengaturan Kehidupan Masyarakat Nelayan di Pantai Kedonganan Bali, Solidarity Jurnal Sosiologi Pedesaan, Volume.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang No.13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Perturan Perundang-Undangan.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836
UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Ni Luh Sri Mahendra Dewi, I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, Putu Gede Arya Sumerta Yasa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
.png)
