The Accountant Position in the Context of State Governance in Indonesia

Hidayatullah; Ardison  Asril

doi:10.55927/modern.v4i1.13240

Authors

Hidayatullah Faculty of Law, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma
Ardison Asril Faculty of Law, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

DOI:

https://doi.org/10.55927/modern.v4i1.13240

Keywords:

Accountant, State Governance, Transparency, Accountability, Financial Governance

Abstract

This study examines the strategic position of accountants within the context of state governance in Indonesia, particularly in supporting transparency, accountability, and good governance. Accountants in the public sector play a crucial role in managing state finances, including planning, recording, reporting, and overseeing financial activities in accordance with good governance principles. A juridical-normative approach is used to analyze relevant regulations, ranging from laws to regional accounting policies. The findings indicate that accountants make a significant contribution to fostering transparent governance, although challenges remain, such as policy harmonization and professional capacity building. This study recommends strengthening regulations, enhancing policy synergy, and improving professional accounting education to support sustainable bureaucratic reform.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kartika Widya Jurnal Hukum, 1(1), 21–30.

Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Khasanah, N., & Mohd Rusli, M. H. (2024). Implementation approach in legal research. International Journal of Advances in Applied Sciences, 13(2), 380. https://doi.org/10.11591/ijaas.v13.i2.pp380-388

Laturette, K. (2017). Preparation of High Education in Applying International Audit Standard (ISA) in Audit Subject. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(4), Pages 103-109. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v7-i4/3437

Lovita, E. (2019). Career Interest as an Accountant Lecturer with Compensation as a Moderating Variable. Proceedings of the 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018). Proceedings of the 5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018), Manado, Indonesia. https://doi.org/10.2991/aicar-18.2019.9

Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. Audito Comparative Law Journal (ACLJ), 4(1), 1–9. https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855

Pratiwi, W., & Wibowo, W. (2020). The Ethical Performance And Primacy Of Accountant Professional Moral. Advanced International Journal of Banking, Accounting and Finance, 2(4), 10–24. https://doi.org/10.35631/AIJBAF.24002

Rosadi, Y. M. R., & Barus, I. S. L. (2022). The Effect of Time Budget Pressure and Auditor’s Competency on Audit Quality. International Journal of Financial, Accounting, and Management, 4(3), 241–254. https://doi.org/10.35912/ijfam.v4i3.346

Worster, W. T. (2013). The Inductive and Deductive Methods in Customary International Law Analysis: Traditional and Modern Approaches. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2197104

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.

Pemerintah Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Pemerintah Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Pemerintah Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123.

Pemerintah Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57.

Presiden Republik Indonesia. (2004). Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia. (2005). Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia. (2009). Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia. (2016). Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Presiden Republik Indonesia. (2017). Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2017 tentang Akuntan Beregister.

Pemerintah Kabupaten Buton Utara. (2016). Peraturan Bupati Kabupaten Buton Utara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

Peraturan Bupati Bangli No. 37 Tahun 2023 tetang kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Pemerintah Kabupaten Bangka. (2024). Peraturan Bupati Bangka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.