An Analysis of Juridical Determination of Market Value Fees for  Acquisition of Inheritance Type Land and Building Rights by Regional Revenue Agency of Malang City

Sandi Permana Nugraha; Tunggul Anshari Setia  Negara; Dyah  Widhiawati

doi:10.55927/eajmr.v1i7.4876

Authors

Sandi Permana Nugraha Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Tunggul Anshari Setia Negara Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya
Dyah Widhiawati Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

DOI:

https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i7.4876

Keywords:

Juridical Analysis, Determination of Market Value, Bapenda Malang City

Abstract

The state has the power to collect taxes from its citizens. Article 23 A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the constitutional basis for tax collection by the government, namely the "Central Government" and "Local Government". This study aims to (1) analyze and find out how the mechanism for determining the market value in the collection of BPHTB Inheritance by Bapenda in Malang City, (2) analyze and find out the legal certainty regarding the market value in collecting BPHTB Inheritance by Bapenda in Malang City. This research is normative juridical research. The results show that the collection of Inheritance BPHTB by Bapenda Malang City does not yet reflect the value of legal certainty because the legal rules regarding market value that are used as guidelines by Bapenda also do not have legal certainty.

References

Abdul Gafur Ansori. 2006. Filsafat Hukum Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Abdul Latif. 2014. Hukum Administrasi Dalam Praktek Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Kencana.

Achmad Ali. 2015. Menguak Tabir Hukum, Edisi Kedua. Jakarta: Kencana.

Azhari Azis Samudra. 2015. Perpajakan Indonesia (Pajak Dan Retribusi Daerah). Jakarta: Rajawali Pers.

Bahder Johan Nasution. 2008. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: CV Mandar Maju.

Cst Kansil. 2009. Kamus Istilah Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka.

Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Edi Suharto. 2007. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfa Beta.

Erly Suandy. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Erly Suandy. 2017. Hukum Pajak “Edisi 7”. Jakarta: Salemba Empat. Ganjong. 2007. Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor: Galia Indonesia.

Gunanegara. 2016. Hukum Administrasi Negara: Jual Beli dan Pembebasan Tanah. Jakarta: Tatanusa.

H. M. Fauzan. 2014. Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata. Jakarta: Prenadamedia Group.

I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiartha. 2018. Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press.

Indroharto. 1994. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Bandung: Citra Aditya Bakti.

J. Satrio, S.H. 1998. Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Johnny Ibrahim. 2012. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.

L. J. Van Apeldoorn dan Shidarta. 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. Bandung: PT. Revika Aditama.

M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.

Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Marihot Pahala Siahaan. 2005. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Teori Dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Marihot Pahala Siahaan. 2010. Hukum Pajak Elementer. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marihot Pahala Siahaan. 2010. Hukum Pajak Material. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marihot Pahala Siahaan. 2016. Pajak Daerah & Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah “Edisi Revisi”. Jakarta: Rajawali Pers: PT. Raja Grafindo Persada.

Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera.

Nandang Alamsah Dkk. 2019. Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan. Bandung: Unpad Press.

Neneng Hartati. 2015. Pengantar Perpajakan. Bandung: CV Pustaka Setia.

Nur Basuki Winanmo. 2008. Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.

Nurmana, Safri. 2003. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Obor Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Peter Mahmud Marzuki. 2015. Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi (Cetakan Kedelapan). Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Raharjo Adisasmita. 2009. Pembiayaan Pembangunan Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ridwan HR. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Rusadi Kantaprawira. 1998. Hukum dan Kekuasaan. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Shidarta. 2013. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sidharta Gautama. 2006. Kepastian Hukum di Indonesia. Bandung: Penerbit Cahaya.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Sudikno Mertokusumo. 2007. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Sudikno Mertokusumo. 2008. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.

Tjip Ismail. 2013. Analisis Dan Evaluasi Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Tunggul Anshari Setia Negara. 2017. Ilmu Hukum Pajak. Malang : Setara Press.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2019. Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian. Jakarta : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor B Seri 1. Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 11.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/Pmk.07/2018 Tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/Pmk.03/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/Pmk.03/2019 Tentang Klasifikasi Objek Pajak Dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Wasiat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950.

Peraturan Walikota Malang Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.

Peraturan Wali Kota Malang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988.

Adiyanta, Susila. 2019. Karakteristik Responsif Peraturan Daerah tentang Pajak-Pajak Daerah sebagai Representasi dan Partisipasi Kehendak Publik. Adminitrative Law & Governance Journal, Volume 2 Issue 3.

Kurniawan, Agus. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak Dan Retribusi, Dinamika Hukum Volume 13, No. 3 Okt 22, Hlm. 61

Asih Retno Dewi. Assessment Sales Ratio, Suatu Alat Pengukur Kinerja Penetapan NPOP (Studi di Desa Ambarketawang, Sleman). Jurnal BHUMI, vol. 2, no. 1, hlm. 103.

Dewi, AR. 2016, Assessment sales ratio, suatu alat pengukur kinerja penetapan NPOP (Studi di Desa Ambarketawang, Sleman), BHUMI, Volume 2, Nomor 1.

Diani Putri Pracasya. 2021. Penerapan Peraturan Perundang- Undangan Pajak Daerah Atas Perubahan Pasal Mengenai Perpajakan Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dharmasisya, Volume 1, Article 13.

Inggrid Kaloh, dkk. 2023. Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan. Lex Privatum Vol.XI/No.2/Feb/2023.

Maghfira Syalendri Alqadri. 2020. Analisis Ruu Omnibus Law Perpajakan Terhadap Pemungutan Pajak Daerah, Tanjungpura Law Journal, Volume 4, Issue 2.

Moh. Mahfud MD. 2015. Aspek Hukum Negara Dan Administrasi Negara Kelembagaan Pengadilan Pajak, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 3.

Muhammad Jibril, Arvel Mulia Pratama, Jinan Raidangi. 2020. Konsep Penggabungan Antara Njop Dan Nilai Pasar Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan Volume 6, Nomor 1.

Philipus M. Hadjon. 1997. Tentang Wewenang. Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No. 5 dan 6 Tahun XII.

Purnomo, P & Sabijono, H. 2016. Analisis Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi pada PT. Ciputra Internasional Manado Tahun 2015. Jurnal EMBA, Volume 4.

R. Edi Rianto dan Wihana Kirana Jaya. Pendekatan Penilaian Properti Untuk Estimasi Nilai Sewa Tanah Dan Bangunan Pt. Ka (Persero) Daop Vi Guna Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. PPE FE-Universitas Gadjah Mada Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2000, Volume 15.

R. Murjiyanto, Samun Ismaya. 2015. Kepastian Nilai Dasar Penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 3 Volume 489 – 509.

Sutawijaya, A. 2014. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah sebagai dasar penilaian nilai jual obyek pajak (NJOP) PBB di Kota Semarang. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 9, Nomor 1.

Syafrudin, Ateng. 2000. Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan.

Zulvia, D. 2013. Analisa Tingkat Akurasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi terhadap Nilai Pasar dengan Metode Assessment Sales Ratio. Jurnal KBP, Volume 1, Nomor 3.

Sandi Permana Nugraha. 2019. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag tentang Pemidanaan Pelaku Kepemilikan Tanaman Ganja Dibawah Minimum Khusus”. Malang: Universitas Brawijaya.

adn/mel/by, NJOP Bisa Naik Tiga Kali Lipat (online), Jawa Pos : Radar Malang, 1 September 2022 1:10 PM, https://radarmalang.jawapos.com/malang- raya/kota-malang/01/09/2022/njop-bisa-naik-tiga-kali-lipat/

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aman Diakses pada 25 September 2022 pukul 16.38 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aman Diakses pada 04 Oktober 2022 pukul 00.06 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aman Diakses pada 25 September 2022 pukul 16.38 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KBBI, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/adil Diakses pada Kamis 13 Oktober 2022 pukul 09.44 WIB.

Bapenda Jadwal Kenaikan NJOP Diterapkan Akhir Bulan Ini | Radar Malang Online (jawapos.com) http://perpustakaan.stan.ac.id/wp-content/uploads/ninja-forms/10/ktta/wahyu- syahputra-tinjauan-atas-proses-penilaian-nilai-pasar-wajar-atas-tanah- danatau-bangunan-properti-komersial-di-kpp-madya-medan.pdf, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Modul Perpajakan Universitas Pembangunan Jaya, diakses dari https://ocw.upj.ac.id/files/Handout-ACC106-Modul-Perpajakan-1.pdf pada tanggal 15 Maret 2023.

Politeknik Keuangan Negara STAN. Wahyu Syahputra. Tinjauan atas proses penilaian nilai pasar wajar atas tanah dan atau bangunan property komersil (Studi di KPP Madya Medan). http://perpustakaan.stan.ac.id/wp- content/uploads/ninja-forms/10/ktta/wahyu-syahputra-tinjauan-atas- proses-penilaian-nilai-pasar-wajar-atas-tanah-danatau-bangunan-properti- komersial-di-kpp-madya-medan.pdf diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Politeknik Negeri Sriwijaya, http://eprints.polsri.ac.id/4915/3/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 15 Maret 2023

Sukada, W. 2015. Bagaimana menetapkan NJOP tanah secara wajar?, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 14 April, dilihat pada 17 Maret 2023, http://www.bppk.depkeu.go.id Universitas Muhammadyah Malang. https://eprints.umm.ac.id/36237/3/jiptummpp-gdl-wawanmujio-47506-3- babii.pdf diakses pada tanggal 15 Maret 2023