Legal Responsibility for Environmental Pollution and Damage from Natural Resource Exploration

Andy Tonggo Michael Sihombing; Rolib Sitorus; Joy Zaman Felix Saragih

doi:10.55927/marcopolo.v2i12.13005

Authors

Andy Tonggo Michael Sihombing Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan
Rolib Sitorus Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan
Joy Zaman Felix Saragih Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan

DOI:

https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i12.13005

Keywords:

Environment, Natural Resources, Government, Regulation, Pollution

Abstract

Exploitation of natural resources has positive and negative impacts on human life, in this case this study aims to determine the legal responsibility for environmental pollution and damage due to the exploration of natural resources in Indonesia. The research method used is normative legal research, with an approach through laws and regulations that focus on legal products that regulate environmental pollution. The sources of legal materials to be used consist of primary legal materials, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; Law Number. 6 of 2023 concerning Job Creation; Regulation of the Minister of Environment Number. 4 of 2021 concerning Environmental Impacts, and the Criminal Code (KUHP). While secondary legal materials come from literature studies, such as books relevant to the law and research results from legal experts and legal journals. The results achieved are that legal responsibility for environmental pollution and damage in Indonesia includes a comprehensive approach involving aspects of civil law, criminal law, and state administrative law. The government, through various regulations and law enforcement mechanisms, seeks to protect the environment by imposing sanctions and requiring polluters to undertake remediation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andini, Desita, dkk, 2020, Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan, Jurnal Yustisiabel – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk.

Alvi Syahrin. Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan. Sofmedia. Medan. 2009

Efektivitas Bentuk Pertanggungjawaban Pidana bagi Korporasi dalam Menanggulangi Kasus Perusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan UUPPLH, https://pn-sleman.go.id/2024/04/17/efektivitas-bentuk-pertanggungjawaban-pidana-bagi-korporasi-dalam-menanggulangi-kasus-perusakan-dan-atau-pencemaran-lingkungan-hidup-berdasarkan-uupplh/, diakses tanggal 02 November 2024

Gatot Supramono, (2013) Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.

Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, ed., Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus, (Jakarta: Kemitraan Partnership, USAID, dan The Asia Foundation, 2014).

Kristianto Pustaha Halomoan, “Tantangan Pengaturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 dan Pasca Pandemi Covid 2019,” Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol. 5, No. 3 (2021).

N.H.T. Siahaan, Hukum Lingkungan, Cet. Ke-2, Jakarta: Pancuran Alam (Yogyakarta: Deepublish, 2009)

Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009

Nugroho, Wahyu, Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022)

Nafi’ BS, Sahman, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, 2024, Unes Law Review.

Samsul Wahidin, (2014) Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yudhistira Dkk, (2011) Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi, Jurnal Ilmu Lingkungan, Volume 9, Issue 2,

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2021.

Rachman, Cipta Indralestari dan Endra Wijaya. "Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Legal Reasoning, 6, 1 (2023): 42-68.

Rimbawan, Andhika Yuli dan Wafda Vivid Izziyana. “Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup.” RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara, 6, 2 (2020): 19-28.

Syarif, Laode M. dan Andri G. Wibisana, ed. Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Studi Kasus. Jakarta: Kemitraan Partnership, USAID, dan The Asia Foundation, 2014.

Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 6 Tahun 2023. LN Tahun 2022 No. 238 TLN No. 6841.

Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU Nomor 32 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 140 TLN No. 5059.

Solikin, Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 2010,

Samsul Wahidin, (2014) Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.