Implementation of Minimum Service Standards in Health Services for People Suspective of Tuberculosis (Tb) in Labuhanbatu District

Hasrul Azmi; Heri  Kusmanto; Zulkifli Zulkifli3

doi:10.55927/eajmr.v4i1.12654

Authors

Hasrul Azmi Universitas Sumatera Utara
Heri Kusmanto Universitas Sumatera Utara
Zulkifli Zulkifli3 Universitas Sumatera Utara

DOI:

https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i1.12654

Keywords:

SPM-BK, Tuberculosis (TB), Labuhanbatu

Abstract

With 824,000 cases and 93,000 fatalities annually, or 11 deaths per hour, Indonesia has one of the third-highest TB burdens in the world, after China and India, according to the WHO Global TB Report 2021. There are still up to 500,000 individuals who have not received treatment and are at danger of spreading the disease since only 49% of Indonesia's estimated 824,000 TB patients were identified and treated. The purpose of this study is to examine how Minimum Service Standards (SPM) are applied in the health care program for individuals suspected of having tuberculosis (TB) in Labuhanbatu Regency. Additionally, it seeks to determine the factors that facilitate and hinder the implementation of SPM policies in the health care program for TB suspects in Labuhanbatu Regency. Qualitative approaches are used in this study. Interviews were used to gather the data, and data triangulation methods were used to assess the data's validity. The research results show that (1) The implementation of the SPM-BK policy for people suspected of TB in Labuhanbatu Regency has not run optimally. In the resource variable, there are limited human resources in the ability to record and report data online (SITB).

References

A.S. Moenir. (2010). Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia.Jakarta: Bumi Aksara.

Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Akib, Haedar. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik. 1(1). 1-11.

Aliyah, Nurul, Y.A. (2020). Capaian Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Kasus Hipertensi Dan Diabetes Mellitus Di Kota Bandung Tahun 2020. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. 46(2). 356-368.

Anggara, S., & Soetari, E. (2018). Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anwar, A. A., Astuti, D., & Pratiwi, E. (2022). Edukasi Tuberculosis pada Masyarakat di Masa Pandemi. KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara. 2(1). 19 – 27.

Aprianto, Ronal. (2016). Pengaruh Promosi dan Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Toko BNJ Elektronik Kota Lubuklinggau. Buletin Bisnis dan Manajemen. 2(1). 20-32.

Ariastuti, N & Yulia, A. (2020). Capaian Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Kasus Hipertensi Dan Diabetes Mellitus Di Kota Bandung Tahun 2020. Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. 46(2). 355 – 468.

Ayu, Ardila. (2021). Efektivitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Puskesmas Bangkala Kab. Jeneponto. Skripsi. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Cahyani D. I , Kartasurya, M. I, Rahfiludin, M, Z. (2020). Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia. 15(1). 1-9.

Creswell, J.W. (2010). Research Design Pendekatan Kualitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Dinas Kesehatan Kab. Labuhanbatu. (2024). Laporan Penerapan SPM Bidang Kesehatan.

Dunn, William, N. (2003). Pengatar Analisis Kebijakan Publik. Edisi kedua, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Edward III, George C. (1980). Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly Press.

Fadhlurrohman M, Purnomo E. P, Malawnai, A, D. (2020). Analysis Of Sustainable Health Development In Indonesia (Sustainable Development Goal's). Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia. 19(2). 133-143.

Fitriani, L, Nur, A.A, Rahayu. (2023). Keputusan Pemilihan Pelayanan Pengobatan Ditinjau dari Karakteristik Individu dan Aksesibilitas. JPPKMI. 2(1). 76 – 75.

Gantika, S, Heri, Caesar, M,R. (2020). Penguatan Implementasi Kebijakan Penataan Kelembagaan Di Kab. Bandung Barat. Decision: Jurnal Administrasi Publik. 2(1). 13-32.

Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey : Princeton University Press.

Handoyo, Juliana dkk. (2019). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Koka Kecamatan Tombulu Kab. Minahasa. Jurnal Administrasi Publik. IV(062). 72 – 82.

Hasanah, Nurul. (2019). Diskresi Dalam Pelayanan Kesehatan Kota Makassar (Studi Kasus Pada Pelayanan Home Care Di Puskesmas Kassi-Kassi). Skripsi Thesis. Makassar. Universitas Hasanuddin.

Ika, Lenaini. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan. 6(1). 33 – 39.

Kaendung, Evander dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Terkait Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado. Jurnal Governance. 1(2). 1 – 11.

Kemenkes RI. (2019). Htbs 2019: Saatnya Indonesia Bebas TBC. Kemenkes RI: Jakarta.

Kemenkes RI. (2020). Profil Kesehatan Indonesia 2020. Kemenkes RI: Jakarta.

Khobsah, Farra. S. (2023). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pada Masa New Normal Di Puskesmas Kassi Kassi Kota Makassar. Journal Unismuh. 4(1). 152 – 161.

Kholifah, Emy. (2013). Pemikiran Kritis Terkait Bureucrat Street Level Theory Oleh Michael Lipsky. Relasi Jurnal Ekonomi.18(1). 120-148.

Kogaya, I, dkk. (2023). Analisis Data Sekunder Implementasi Kebijakan Sistem Computer Assisted Test (Cat) Pada Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Provinsi Papua. Jurnal Kajian Pemerintah. 9(1). 1- 15.

Kuzairi, Untung & Yuswadi H. (2017). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (Spm) Pada Pelayanan Publik Bidang Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso). Jurnal Politico. 17(2). 184 – 205.

Lexy J.Moleong (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya

.

Lorwena, L. (2023). Standar Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat. Jurnal Publikasi Ilmiah. 21(1). 89 – 98.

Mahmud, Fajrin dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kab. Enrekang. Jurnal Administrasi Publik. 6(2). 18 – 33.

Monika, Y.A. (2021). Implementasi Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Jiwa Di Puskesmas Seyegan Kab. Sleman Yogyakarta. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Najah, S. (2022). Literatur Review Implementasi Sdgs Pada Kebutuhan Sehat Dan Kesejahteraan. Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI). 4(1). 51-58.

Nursyamsi, F. (2015). Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terkait Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum Padjadjaran (PJIH). 2(3). 1- 15.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 Terkait Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 Terkait Ruang Lingkuip Standar Pelayanan Minimal.

Permenkes Nomor 6 Tahun 2024 terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab./kota.

Rachmawati, R. (2019). Pendekatan Top Down Dan Top Up Terhadap Keterampilan Membaca. Jurnal Pendidikan. 1(1). 1 – 10.

Rohman, Didik dkk. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang). Jurnal Administrasi Publik JAP. 1(5). 962 – 971.

Sinambela, L. P. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D. Bandung: IKAPI.

Suryani. R. (2019). Implementasi Standar Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar). Skripsi. Aceh. Unviersitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Syafii,IK. (2011). Manajemen Pemerintahan. Bandung : Pustaka Reka Cipta.

Syafingi, H. M. (2017). Konstitusional Standar Pelayanan Minimal. Jurnal Hukum Novelty. 8(2). 216 – 231.

Taradipa, D. (2017). Evaluasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Puskesmas Tanjung Batu Kab. Ogan Ilir tahun 2017.

Tinolah, R. S. (2016). Kebijakan Publik yang Tidak Terimplementasikan : Studi Kasus Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Terkait Angkutan Jalan pada Perubahan Kepemilikan Angkutan Umum Milik Perseorangan Menjadi Badan Hukum di Surabaya, 4(4), 1–11.

Trisnawati, D, L. (2023). Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Bidang Kesehatan Di Kab. Boyolali Dalam Rangka Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Sebagai Hak Asasi Warga Negara. Skripsi. Magelang: Unviersitas Muhammadiyah Magelang.

Usaid. (2014). Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk Kab./Kota. Jakarta: International development.

Wardani, R, Dewi, D.A.S. (2019). Pelaksanaan Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kab. Magelang Tahun 2017-2019 Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Aminesti Hukum. 1(2). 1-11.

Widodo, Subarsono. (2011). Teori Implementasi Kebijakan. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9).

Zudi, M., Suryoputro, A., & Arso, S. P. (2021). Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Puskesmas Guntur I Kab. Demak. JKM: Jurnal Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama. 8(2), 165-179.