Synchronization of Time Period for Settlement of Dispute Payment of Compensation for the Procurement of the Pandaan Malang Toll Road
DOI:
https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i4.3847Keywords:
Legal Materials, Toll, GovermentAbstract
Justice in the field of land as a constitutional mandate is a foundation that must be regulated as contained in the provisions of Article 33 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states, "Earth and air and the natural resources contained therein are controlled by the state and be used for the greatest prosperity of the people.”1 In order to achieve justice according to the mandate of the constitution, at least it can be realized through infrastructure development efforts in the national strategic project plan. This is in accordance with one of the priorities on President Joko Widodo's agenda to accelerate and continue infrastructure development. One of the many infrastructures that has become the object of a national strategic project is a network of toll roads or usually called toll roads.
References
A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia), Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001;
A.Hamid S.Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam penyelenggaraaan Pemerintahan Negara, Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan dalam kurun waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1990;
Аbdul Ghofur Аnshori, , Filsаfаt Hukum, Gаdjаh Mаdа University, Yogyаkаrtа, 2006;
Аchmаd Аli, Menguаk Tаbir Hukum, UNJ, Bogor, 2011;
Achmad Rubae, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Bayumedia Publishing, Malang, 2001;
Agus Satory dan Hotma Pardomuan Sibuea, Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Pakuan Law Review, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan , Bogor, Volume 06, Nomor 01, Januari 2020
Agus Suntoro, Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM, Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Negara, Yogyakarta, volume 5, nomor 1, 2021;
Аmirudin dаn Zаinаl Аskin, Pengаntаr Metode Penelitiаn Hukum, Rаjаgrаfindo Persаdа, Jаkаrtа, 2004;
Backy Krisnayuda, Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia, Kencana, Jakarta, 2017;
Bayu Dwi Anggono, Tertib Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan: Permasalahan Dan Solusinya, Universitas Negeri Jember, Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018;
Boedi Harsono, Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya, Djambatan, Jakarta, 2005;
Boedi Harsono, Sejarah Pembentukan Undang-undang pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 1999;
Budianto Eldist Daud Tamin , Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Lex Administratum, Vol. VI/No. 3 /Jul-Ags/2018, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2018;
Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2009;
C.S.T. Kаnsil et. аl, Kаnsil, Christine S.T. Kаnsil, Engelien R. Pаlаndeng, dаn Godlieb N. Mаmаhit, Kаmus Istilаh Аnekа Hukum, Jаlа Permаtа Аksаrа, Jаkаrtа, 2001;
Erica Gita Mog, Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Lex Administratum, Vol. IX/No. 8/Okt-Des/, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2021;
Erica Gita Mogi, Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, 2022, Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2022
Febriadi , Penentuan Harga Dalam Pemberian Ganti Kerugian Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Dalam PengadaanTanah Untuk Pembangunan Jalan Tol, Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2016;
Febryan, KPA: 50 Persen Pengadaan Lahan Proyek Strategis Nasional Akibatkan Konflik Agraria,https://www.republika.co.id/berita/r5at3h409/kpa-50-persen-pengadaan-lahan-proyek-strategis-nasional-akibatkan-konflik-agraria, diakses 07-08-2022;
Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2006;
Harun Fadhli, Analisis Asas Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Presidential Threshold dan Regent Treshold, Jurnal De Jure Muhammadiyah, Volume 5, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, Cirebon, 2021;
Haryo Budhiawan & Sarjita Yohanes Supama, Bahan Penyampaian Dirjend VII Rakernas Kemenetrian ATR/BPN RI 2020, dikutip dalam, Laporan Hasil Penelitian Pemetaan Karakter dan Tipologi Konflik Pertanagan serta Solusinya di Indonesia (Studi di Jakarta dan Jawa Timur), Yogyakarta, STPN Press, 2020;
Haynes, J. M., Haynes, G. L., & Fong, L. S, Mediation: Positive conflict management. New York: Suny Press, 2012;
Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.);
I Komang Wiantara, Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Jurnal Magister Hukum Udayana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, Volume 7,Nomor 4, 2018;
Indrа Yudhа Koswаrа, Pendаftаrаn Tаnаh sebаgаi Wujud Kepаstiаn Hukum dаlаm Rаngkа Menghаdаpаi Mаsyаrаkаt Ekonomi Аseаn (MEА), Jurnаl Hukum POSITUM, Vol. 1 No. 1, Desember 2016;
Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, Hlm. 226.
Jimly Аsshiddiqie, Teori & Аlirаn Penаfsirаn Hukum Tаtа Negаrа, Ind. Hill. Co, Jаkаrtа, 1997;
Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).
Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi, Jakarta, Komisi Hukum Nasional RI, 2012;
L.J Vаn Аpeldoorn, Pengаntаr Ilmu Hukum. Cetаkаn Keduа puluh empаt, Prаdnyа Pаrаmitа, Jаkаrtа, 1990;
M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
Maria Farida Indrati S. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya, Kanisius, Yogyakarta, 2007;
Maria S.W. Sumardjono, 2008, Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya, Kompas, Jakarta, 2008;
Marselinus Ambarita, kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (gerechtelijke plaatsopneming) dalam pemeriksaan sengketa perdata, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 18 No. 3 - September 2021;
Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet 1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004;
Mohamad Roky Huzaeni & Wildan Rofikil Anwar, Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Jurnal Dialektika Hukum, Volume 3, Nomor 2, Universitas Negeri Jember, Jember, 2021;
Natabaya, H. A., Sistem Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesiaan Indonesia, Jakarta, Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, 2006;
Neng Yani Nurhayani, Hukum Acara Perdata, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015,
Nurfaqih Irfani, “Lex Superior, Lex Specialis: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 3 – September, 2020;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 595;
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Berita Negara Republik Indonesi A Tahun 2022 Nomor 1039
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672;
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672;
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997” tentang Ketentuan Pelaksanaan ”Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang “Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997;
Peter Mаhmud Mаrzuki, Penelitiаn Hukum, Prenаdа Mediа Group, Jаkаrtа, 2009;
Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 119/Pdt.G/2021/PN Bit.
Putusan Pengadilan Negeri Blitung Nomor 155/Pdt.G/2019/PN.Blt;
Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 179/Pdt.G/2020/Pn.Kpn;
Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 86/Pdt.G./2016/PN.Mlg;
Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 4/Pdt.G/2019/Pn.Mtp’;
Rahmadi, T. Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat, Rajawali Pers, Jakarta, 2010;
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1995;
Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012;
Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu PerUndang-Undang Republik Indonesiaan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998;
Sarwono, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2011;
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;
Shelin Nabila Wibowo, Kepastian Hukum Ganti kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2021;
Shelin Nabila Wibowo, Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Volume 4, Nomor 2, 2021;
Sholih Mua’di, “Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Perkebunan melalui cara Nonlitigasi (Suatu Studi Litigasi dalam Situasi Transisional)” Semarang : Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2008;
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kepanjen, https://sipp.pn-kepanjen.go.id/index.php/detil_perkara ,31-01-2023;
Soehаrdjo S.S dаlаm Kаmri аhmаd, Bаtаs-Bаtаs Kepаstiаn Hukum (Legаlity Principles): Suаtu Tinjаuаn Empirikаl-Yuridis dаlаm Konsorsium Hukum Progresif 2013 Dekontruksi Dаn Gerаkаn Pemikirаn Hukum Progresif, Yogyаkаrtа, Thаfа Mediа, 2013;
Soeprapto, M. F. I, Ilmu PerUndang-Undang Republik Indonesiaan jilid I, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan. Kanisius, Yogyakarta, 2007
Soerjono Soekаnto dаn Sri Mаmudji, Penelitiаn Hukum Nornаtif Suаtu Tinjаuаn Singkаt, Jаkаrtа: Rаjа Grаfindo Persаdа, 2006;
Sri Wаhyuni, Pengаruh Positivisme Dаlаm Perkembаngаn Ilmu Hukum dаn Pembаngunаn Hukum Indonesiа, Yogyаkаrtа, Аl-Muzааhib-Jurnаl Perbаndingаn Hukum, Vol. 1 No. 1, 2012;
Sudikno Mertokusumo dаlаm H. Sаlim HS, Perkembаngаn Teori Dаlаm Ilmu Hukum, PT. Rаjаgrаfindo Persаdа, Jаkаrtа, 2010;
Sudikno Mertokusumo, Hukum acara perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009;
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007;
Sudjarwo Marsoem dkk, Pedoman Lengkap Ganti Untung Pengadaan Tanah, Renebook, Jakarta, 2015;
Suhartoyo, Sako Iqsal Madani, Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol , Administrative Law & Governance Journal, Volume 4 Issue 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, June 2021;
Sumiarni, Endang, Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik, Yogyakarta, 2013;
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
Thaib, D, Ketatanegaraan Indonesia, Perpektif Konstitusional, Total Media, Yogyakarta, 2006;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Termasuk Lembaran-Negara No. 104 tahun 1960;
Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2010;
Vincentius Patria Setyawan, Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik, Fakultas Hukum, Universitas Kader Bangsa, Pelembang, Jurnal Sol Justicia, Vol.5 No.1, Juni 2022;
Widodo Dwi Putro, Kritik Terhаdаp Pаrаdigmа Positivisme Hukum, Gentа Publishing, Yogyаkаrtа, 2011;
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Mazarini Maulidia Aizza Udin, Abdul Rachmad Budiono, Yenny Eta Widyanti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
